Berharap pemimpin bersih produk pilkada

id deklarasi damai pilgub lampung

Para calon gubernur dan wakil gubernur Lampung membaca naskah deklarasi Kampanye Damai Pilgub Lampung di halaman stadion Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Lampung, Minggu (18/2). (ANTARA FOTO/Ardiansyah/ama/18.)

Kini, sejumlah pemilih menanti tanggal 27 Juni guna menentukan siapa kepala daerah yang akan dipilihnya. Berharap siapa pun yang terpilih adalah "bersih" dan bisa membawa daerah lebih baik dan maju
Bandarlampung  (Antara) - Hiruk pikuk siapa yang bakal menjadi peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung 2018 sudah terjawab usai KPU setempat menetapkan empat pasangan calon.

KPU Provinsi Lampung telah menetapkan empat pasangan calon. Keesokan harinya (13-2-2018), masing-masing peserta telah mendapatkan nomor urut kontestan pilkada. Pasangan calon nomor urut 1 M. Ridho Ficardo/Bactiar Basri dengan partai pengusung Demokrat, PPP, dan Gerindra; pasangan Herman H.N./Sutono nomor urut 2 (PDIP); pasangan Arinal Djunaid/Chusnunia Chalim nomor urut 3 (Golkar, PAN, dan PKB); pasangan Mustafa/Ahmad Jajuli nomor urut 4 (Partai NasDem, PKS, dan Hanura).

Di antara mereka, ada yang masih aktif sebagai kepala daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Ridho dan Bachtiar adalah Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung (petahana), kemudian Herman H.N. adalah Wali Kota Bandarlampung, Mustafa (Bupati Lampung Tengah), dan Chusnunia Chalim (Bupati Lampung Timur).

Selanjutnya, Sutono adalah Sekretaris Daerah Pemprov Lampung sebelum yang bersangkutan "dipinang" PDIP untuk maju sebagai calon wakil gubernur. Arinal Junaidi pun (mantan Sekda sebelum Sutono), dan Ahmad Jajuli adalah politikus PKS.

Usai pengambilan nomor urut, Selasa (13-2-2018) empat pasangan peserta mendapat kesempatan menyampaikan orasi politiknya.

Saat menyampaikan orasinya, Calon Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo menyampaikan terima kasih atas doa masyarakat setempat sehingga dirinya dapat berdiri mengingat berbagai halangan dan rintangan yang dihadapi selama ini.

Pasangannya, Bachtiar Basri, menambahkan bahwa dirinya juga berterima kasih karena masyarakat sudah mendukungnya dalam perjalanannya sampai saat ini. Pihaknya akan melanjutkan pembangunan. Oleh karena itu, tidak mau bicara program karena program mereka sendiri sudah berjalan.

Sementara itu, Calon Gubernur Lampung Herman H.N. menyatakan keikutsertaan dalam pilkada ini tidak meminta yang muluk-muluk. Jika terpilih, akan melanjutkan program selama dirinya menjadi Wali Kota Bandarlampung.

Ia dan wakilnya jika terpilih akan melanjutkan program kesehatan. Misalnya, di desa, akan kirim 25 mobil, satu dokter, empat perawat, dan dua bidan. Pasangan ini berjanji pendidikan gratis, sekolah tanpa tes, bahkan masuk perguruan tinggi gratis, seperti Unila, UIN, dan Ittera. Selain janji itu, mereka akan membangun sejumlah jalan.

Herman pun meminta kesempatan 2 tahun untuk menuntaskan program tersebut. Tidak hanya berkaitan dengan pendidikan, tetapi juga menyinggung masalah keamanan di Lampung. Pasangan ini akan membuat program "Tujuh Menit Polisi Datang".

Arinal Djunaidi menyampaikan filosofi angka 3 yang didapatkannya memiliki filosofi "bergerak dari bawah hingga mencapai puncak". Dia pun tidak membayangkan seorang petani bisa menjadi gubernur.

Calon Gubernur Lampung Mustafa mengatakan bahwa pasangan lain bukanlah lawan, melainkan saudara.

Ia lantas menjelaskan simbol angka 4 adalah genap. Dirinya hanya ingin menggenapi janji, bukan obral janji.

Bicara keamanan, Mustafa yang mengambil cuti untuk pilkada mengaku sudah menjalankan program ronda sejak beberapa tahun lalu di Kabupaten Lampung Tengah.

Sebelumnya, para pasangan calon itu pun telah menandatangani kesepakatan bersama untuk melaksanakan pilkada damai.

Penandatanganan kesepakatan tersebut berlangsung di Gedung Graha Wiyono Siregar Polda Lampung yang disaksikan Kapolda Lampung Irjen Pol. Suntana dan Ketua Bawaslu Lampung Fatikhatul Khoir.

Pada kesempatan itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung Fatikhatul Khoir meminta semua pasangan calon bisa memberikan pendidikan yang baik kepada masyarakat dan tidak memberikan pendidikan yang tidak beradab.

Ia pun mengatakan bahwa semua berharap menyaksikan pilkada ini bersama-sama dengan baik dan juga minta kepada KPU, kepolisian, pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat untuk sama-sama mengawal pilkada ini.

Ketua KPU Provinsi Lampung Nanang Trenggono menegaskan bahwa setiap pasangan calon harus berkomitmen untuk tidak berpolitik uang karena ini merupakan pendidikan politik bagi masyarakat dan jangan sampai terpilih karena uang.

Nanang Trenggono juga mengimbau masyarakat memilih pemimpin sesuai dengan hati nuraninya sehingga pemimpin yang baik bisa muncul karena pilihan rakyat, bukan karena yang lain.

Selain ditandai dengan penandatanganan, kesepakatan pilkada damai itu juga ditandai dengan pelepasan balon oleh Kapolda Lampung dan para calon gubernur Lampung.





Bersihkan Atribut



Sebelumnya, Bawaslu Provinsi Lampung telah memerintahkan untuk mencopot baliho bakal calon gubernur dan wakil gubernur Lampung yang ikut dalam pemilihan kepala daerah pada tahun ini.

Ketua Bawaslu Provinsi Lampung Fatikhatul Khoiriyah mengatakan bahwa pihaknya mengambil tindakan dengan menurunkan seluruh baliho bakal calon di 15 kabupaten dan kota di Lampung. Kegiatan ini dimulai usai apel bersama, Senin (12-2-2018) pukul 16.00 WIB, bekerja sama dengan kepolisian dan TNI.

Penurunan baliho dimulai di Kota Bandarlampung dan dilakukan secara serentak di 15 kabupaten/kota se-Lampung.

Fatikhatul Khoiriyah menegaskan bahwa baliho bakal calon gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, dan bupati yang mencalonkan diri akan ikut diturunkan sehingga sebelum masa kampanye tidak ada lagi gambar dan alat peraga para bakal calon kepala daerah itu.

Ia mengimbau ketua partai tidak melakukan pemasangan baliho, kecuali anggota partainya dipersilakan selama tidak melanggar ketentuan yang berlaku.

Baliho yang dicetak oleh calon kepala daerah harus sesuai dengan ketentuan KPU Provinsi Lampung, mengingat semuanya sudah memiliki kuota masing-masing.

Bawaslu Provinsi Lampung juga memberikan peringatan keras kepada bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang diduga membagikan sembako serta uang tunai kepada saksi serta masyarakat.

Karena kasusnya sebelum tahapan kampanye, lanjut dia, teguran diberikan agar pada masa kampanye nanti tidak melakukan hal serupa.

Sejauh ini, pihaknya hanya memberikan surat peringatan agar bakal calon tidak melakukan hal serupa ketika penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur telah dilakukan.

Akan tetapi, pencatatan tetap dilakukan agar kemudian hari menjadi peringatan kepada pasangan tersebut. Pasalnya, sejauh ini pihaknya menerima laporan bahwa bakal calon banyak yang membagikan kaus dan bahan pokok, seperti minyak goreng serta susu.

Bawaslu juga telah mencatat 18 kasus pelanggaran oleh aparatur sipil negara (ASN). Beberapa kasus di antaranya terdapat di Kota Bandarlampung, Kabupaten Lampung Tengah, dan Lampung Selatan.

Paling banyak terdapat di Kota Bandarlampung ada enam kasus, Lampung Tengah enam kasus, serta Lampung Selatan dan Lampung Utara masing-masing satu kasus.

Ia mengemukakan bahwa pelanggaran oleh ASN ini karena calon berasal dari petahana sehingga seluruhnya harus mengikuti keinginan bakal calon tersebut.

Sementara itu, terkait nomor urut, sejumlah warga baik yang mendukung calon dan belum menentukan pilihannya, mengaku tak mempedulikan penomoran tersebut.

Rata-rata mereka mengaku hanya mengenal dari media, sepak terjang dalam memimpin daerah, serta "kebersihan"-nya dari beragam aspek. Dengan demikian, jika terpilih bisa mengantarkan Lampung menjadi lebih maju lagi.

Eko S., warga Kabupaten Pringsewu, mengatakan bahwa dirinya tidak mengenal empat pasangan tersebut. Namun, setelah melihat hasil pembangunannya serta selama ini dalam sektor pemerintahan dan politik apa yang telah dikerjakan, bisa menjadi catatannya.

Menurut dia, soal nomor itu tidak begitu masalah karena dalam memilih nanti melihat nama dan fotonya. "Jadi, mau nomor urut kecil atau besar tidak jadi soal," ujarnya.

Ucapan serupa dilontarkan Purnahadi, warga Kota Metro. Dia mengatakan bahwa tidak ada kepentingan pribadi atau kewilayahan karena kepala daerahnya (wali kota dan wakil wali kota) tidak ada yang menjadi calon gubernur maupun calon wakil gubernur.

Dalam memilih nanti, dia lebih mudah karena tidak ada unsur kedekatan emosional. Namun, lanjut dia, siapa calon yang bisa menyampaikan program yang baik serta catatan selama kariernya bisa menjadi rujukan.

Warga Kota Bandarlampung Rhomadi mengaku telah mengantongi calon yang akan dirinya pilih karena melihat kinerja selama ini. Dia pun berharap calon tersebut bisa menjadi pemimpin yang dapat membawa Lampung lebih baik.

Berapa pun nomor urutnya, lanjut dia, tidak masalah karena yang dicoblos gambar atau foto calonnya.

Kini, sejumlah pemilih menanti tanggal 27 Juni guna menentukan siapa kepala daerah yang akan dipilihnya. Berharap siapa pun yang terpilih adalah "bersih" dan bisa membawa daerah lebih baik dan maju.
Pewarta :
Editor: Samino Nugroho
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar