Gubernur segera wujudkan sekolah gratis sma/smk

id gubernur lampung, m. ridho ficardo, sekolah gratis sma/smk

Gubernur segera wujudkan sekolah gratis sma/smk

Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo foto bersama siswa-siswi SMA saat silaturahmi dengan guru dan pendamping program pemerintah di GOR Way Handak, Lampung Selatan, Senin (29/1) (Foto: Istimewa)

Karena tugas dan tanggung jawabnya sama dengan guru PNS yang lainnya dan tugas saya sebagai kepala daerah, yakni memperhatikan mereka demi masa depannya, kata Ridho.
Lampung Selatan (Antaranews Lampung) - Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo bertekad mewujudkan sekolah gratis bagi siswa SMA/SMK di seluruh Lampung.

"Saat ini sudah dimulai di beberapa kabupaten dan akan diwujudkan di seluruh kabupaten dalam waktu dekat," katanya saat silaturahmi dengan guru dan pendamping program pemerintah di GOR Way Handak, Lampung Selatan, Senin (29/1).

Selain sekolah gratis, Ridho juga akan memberikan tunjangan untuk staf tata usaha SMA/SMK dan tunjangan kinerja pengawas.

Untuk staf tata usaha SMA/SMK, lanjut dia, akan ada tunjangan sebesar Rp500 ribu per bulan, dan tunjangan kinerja pengawas sebesar Rp1,25 juta/bulan.

Ia mengatakan bahwa pihaknya akan selalu memperjuangkan agar kuota guru honor bisa diangkat sebanyak mungkin menjadi guru pegawai negeri sipil (PNS).

"Karena tugas dan tanggung jawabnya sama dengan guru PNS yang lainnya dan tugas saya sebagai kepala daerah, yakni memperhatikan mereka demi masa depannya," kata Ridho.

Gubernur juga menitipkan siswa dan siswi Lampung, terutama di Kabupaten Lampung Selatan, kepada para guru untuk menjadi masa depan penerus bangsa.

Sementara itu, Bupati Lampung Selatan Zainuddin Hasan mengatakan bahwa pembangunan di Provinsi Lampung harus dilanjutkan.

"Pembangunan seperti Tol Transsumatera, dermaga Pelabuhan Bakauheni yang kini telah menjadi tujuh dermaga merupakan perjuangan Gubernur Lampung bersama pemerintah pusat," ujar Zainudin

Menurut Ketua Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Lampung Selatan Harminto, sejak SMA/SMK menjadi kewenangan Pemprov Lampung. banyak program yang dirasakan manfaatnya.

"Salah satunya menginisiasi MoU (memorandum of understanding) antara Dewan Pendidikan dan Polri yang salah satu isinya adalah bagaimana meningkatkan percepatan mutu pendidikan," kata Harminto.