Gubernur Lampung berikan izin pengelola hutan desa

Bandarlampung  (Antaranews Lampung) -Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo memberikan izin usaha pengelolaan dan pemanfaatan? perhutanan sosial kepada 22 kelompok penerima Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD).

"Pemilikan izin merupakan bentuk legalitas pemanfaatan dan pengelolan hutan," kata dia, di Bandarlampung, Kamis.

Kelompok itu berasal dari Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) XIII Gunung Rajabasa Way Pisang Batu Serampok Lampung Selatan.

Ridho menyebutkan, legalitas itu memberikan kepastian dan kenyamanan dalam mengelola hutan dengan memanfaatkan hasil hutan dengan tetap menjaga fungsi hutannya.

Menurutnya, izin yang diperoleh ini adalah untuk memanfaatkan hutan secara legal.

"Gunakan kesempatan sebaik-baiknya bukan hanya hasil hutan untuk meningkatkan kesejahteraan tapi hutan juga harus dijaga kelestariannya, bukan untuk saat ini tapi juga untuk masa depan kita semua," ujar Ridho.

Ia menjelaskan, kelestarian hutan adalah kata kunci dan harga mati untuk masa depan masyarakat Lampung. Letak strategis Lampung menjadi sebuah tantangan tersendiri, khususnya dalam menjaga moral dan mental dalam menjaga hutan.?

"Kata kunci yang harus kita ingat bersama yaitu tekun, tidak serakah dan selalu bersyukur. Dengan demikian, pada akhirnya? dapat terwujud Hutan Lestari Masyarakat Sejahtera," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Syaiful Bachri mengatakan Program? Perhutanan Sosial merupakan program unggulan kehutanan dalam pengelolaan sumber daya hutan agar mencapai hutan? lestari masyarakat sejahtera.

Ia menjelaskan dalam bidang perhutanan sosial banyak prestasi yang ditorehkan diantaranya Kelompok Tani Beringin Jaya dan Kelompok Tani Sidodadi berhasil meraih Terbaik Pertama Kelompok Hutan? Kemasyarakatan (HKm) Tingkat Nasional tahun 2016 dan 2017. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Batutegi merupakan? Terbaik Pertama Pengelolan Hasil Hutan Hutan Bukan Kayu dan Jasa Lingkungan Tingkat Nasional 2017.