Paris (Antara/Reuters) - Badan umum dekat dengan Kementerian Kesehatan Prancis pada tahun lalu menyarankan tidak menggunakan vaksin demam berdarah di luar negaranya, yang saat ini menjadi pusat derita kesehatan, kata dokumen pengelola kesehatan.
Kekhawatiran seputar vaksin itu, yang dijual pembuat obat Prancis Sanofi dengan merek Dengvaxia, mendorong Filipina menghentikan penjualannya dan menunda program pemerintah untuk mengimunisasi ratusan ribu anak-anak.
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada Selasa mengatakan mendukung keputusan Filipina hingga tersedia lebih banyak informasi.
Badan tersebut mengatakan bahwa Kelompok Penasehat Ahli Strategis Imunisasi akan bertemu untuk meninjau kembali bukti pada minggu depan.
WHO, yang mengeluarkan laporan yang mengidentifikasi risiko keamanan vaksin pada pertengahan 2016, merekomendasikan penggunaan vaksin tersebut hanya digunakan pada orang-orang yang terinfeksi demam berdarah sebelumnya.
Dokumen yang dikeluarkan pada 2016 oleh Haut Conseil de la Sante Publique, sebuah badan publik yang dekat dengan Kementerian Kesehatan Prancis, menunjukkan teritori luar Prancis juga memperingatkan adanya risiko terkait vaksin tersebut.
Badan kesehatan tersebut menyarankan pada Juni 2016 bahwa vaksin tidak digunakan di wilayah-wilayah seperti Kepulauan Karibia di La Martinique dan Guadalupe serta Guyana Prancis, dengan alasan bahwa keefektifannya tidak ditunjukkan pada orang-orang yang sebelumnya tidak pernah terpapar virus tersebut.
Pada Oktober 2016, badan kesehatan tersebut juga memperingatkan risiko keamanan vaksin.
Demam berdarah adalah penyakit tropis disebabkan oleh nyamuk yang membunuh sekitar 20.000 orang per tahun dan menginfeksi ratusan juta orang lebih.
Brasil, yang berbagi perbatasan dengan Guyana Prancis, mengatakan pada Senin bahwa pihaknya telah menyarankan pembatasan penggunaan Dengvaxia, namun tidak menghentikan akses terhadap vaksin tersebut.
Dengvaxia disetujui di 19 negara dan digunakan di 11 negara. Pada saat ini, vaksin tersebut dikaji oleh pengelola kesehatan Eropa.
Antara/Reuters
