Penyuluh Diminta Tingkatkan Daya Saing Petani Lampung

id sekdaprov lampung, sutono

Penyuluh Diminta Tingkatkan Daya Saing Petani Lampung

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Sutono (FOTO:ANTARA Lampung/Ist)

...Lebih 55 persen penduduk Lampung bekerja sebagai pelaku utama di sektor pertanian, kata Sutono...
Bandarlampung  (ANTARA LAMPUNG) - Pemerintah Provinsi Lampung mengajak petugas penyuluh pertanian di daerah setempat untuk ikut meningkatkan daya saing petani dalam membangun usaha pertanian guna meningkatkan kesejahteraan.

"Lebih 55 persen penduduk Lampung bekerja sebagai pelaku utama di sektor pertanian," kata Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Sutono di Bandarlampung, Rabu.

Lampung merupakan Provinsi di ujung selatan Sumatera yang posisinya strategis dengan luas wilayah 35.376,5 km2 dan menjadi salah satu provinsi agrobisnis di Indonesia.

Pemprov Lampung mendukung peran penyuluh dengan mengalokasikan Bantuan Operasional Penyuluh (BOP) kepada 1.800 penyuluh se-Lampung. Pembagian BOP triwulan ketiga Juli-September akan cair dalam waktu dekat.

Sutono mengakui jumlah penyuluh pertanian di Provinsi Lampung masih kurang. Saat ini jumlah penyuluh sebanyak 1.440 orang, sedangkan jumlah desa dan kelurahan 2.640.

Idealnya, menurutnya, jumlah penyuluh pertanian sebanyak 2.640 orang, sehingga terdapat kekurangan jumlah penyuluh pertanian sebanyak 1.200 orang.

Pemprov Lampung, lanjutnya, terus mendukung penyuluh agar mampu mengembangkan usaha pertanian yang tangguh, bertani lebih baik (better farming), berusahatani lebih menguntungkan (better bussines), hidup lebih sejahtera (better living) dan lingkungan lebih sehat.

Sutono yang juga Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (DPW Perhiptani) Provinsi Lampung itu, mengatakan pemprov memberikan perhatian kepada pelaku pertanian untuk memajukan pertanian.

Perwakilian Pusat Penyuluhan Pertanian Badan Penyuluhan dan PSDM Pertanian, Kementerian Pertanian, Hasan Latuconsina, menjelaskan pihaknya memiliki perogram perkuatan kelembagaan petani seperti kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan koorporasi petani.

Ia menyebutkan pemerintah telah mengalokasikan anggaran penyuluhan Rp525,7 miliar.

"Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, program penyuluhan itu lebih memperkuat para petani di lapangan sehingga nantinya membesar menjadi koorporasi petani dengan harapannya akan membangun jejaring baik, dengan pihak swasta dan BUMN," kata Hasan.

Kelembagaan pertanian di Lampung cukup bervariasi dan penting untuk soliditas penyuluh. "Sebenarnya tidak sulit menggandeng pihak swasta, yang penting kemauan petani dan saling menguntungkan. Kemudian kita hubungkan dengan pihak BUMN. Pihak BUMN itu sebenarnya siap, tinggal bagaimana usaha petani, apakah menguntungkan atau tidak," tambahnya.

(ANTARA)