Pemprov Lampung Tingkatkan Validasi Laporan Kabupaten/Kota

id sekda sutono dan kim, sutono

Pemprov Lampung Tingkatkan Validasi Laporan Kabupaten/Kota

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Sutono. (Humas Provinsi Lampung)

...Peningkatan koordinasi terus dilakukan guna meningkatkan kinerja yang lebih baik, kata Sutono...
Bandarlampung (ANTARA Lampung) - Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya meningkatkan hasil validasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten dan kota.

"Ini menjadi tugas bersama dalam meningkatkan nilai Pemerintah Provinsi Lampung sebagai wujud tindak lanjut dari evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD) pusat," kata Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Sutono dalam acara penandatanganan Hasil Notisi Validasi LPPD Provinsi Lampung dan kabupaten/kota di Bandarlampung, Jumat (20/10).

Ia menjelaskan akan menindaklanjuti hasil penilaian EKPPD Provinsi Lampung. Selain itu, peningkatan koordinasi berupa upaya bimbingan teknis untuk membuat laporan yang baik.

"Peningkatan koordinasi terus dilakukan guna meningkatkan kinerja yang lebih baik," kata Sutono.

Ketua Tim Validasi dan Evaluasi LPPD Pusat, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Yasoaro Zai, menjelaskan pelaksanaan validasi dilaksanakan selama empat hari 16 hingga 19 Oktober 2017.

Tim berjumlah sembilan dari Kemendagri dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembungunan (BPKP).

Dasar hukum validasi EKPPD yakni UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, PP Nomor 3 Tahun 2007, PP Nomor 6 Tahun 2008 dan Surat Edaran Mendagri Nomor 120.04/10174/OTDA, Surat Edaran Mendagri nomor 120.04/4286/OTDA, Radiogram Mendagri nomor T.120.041/5269/OTDA dan surat tugas Mendagri nomor 2042/OTDA/2017.

Ia menjelaskan, metode pengukuran kinerja terdiri atas dua variabel yakni Indeks Capaian Kinerja (ICK) dan Indeks Kesesuaian Materi (IKM).

"Provinsi Lampung memiliki capaian peningkatan. Harapannya ada sinergitas penuh Pemerintah Provinsi Lampung dan pemerintah daerah sehingga memperoleh capaian LPPD yang lebih baik. Adanya mutasi di daerah merupakan salah satu faktor yang menyebabkan nilai LPPD berkurang, jelas Yasoaro.


(ANTARA)