Aparat keamanan di Lampung harus tingkatkan deteksi dini potensi konflik

id Konflik Lampung, kerusuhan, Gubernur Lampung

Aparat keamanan di Lampung harus tingkatkan deteksi dini potensi konflik

Dokumentasi/Kerusuhan antar-waarga (ANTARA LAMPUNG/ist)

Bandarlampung (Antara Lampung) - Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo meminta aparat pemerintah dan keamanan meningkatkan deteksi dini terhadap potensi konflik sosial.
         
"Dalam menangani konflik sosial, kuncinya peringatan dan deteksi dini," kata Ridho Ficardo, di Bandarlampung, Rabu. 
      
Ia menyebutkan, Lampung masih sering terjadi konflik sosial.
          
"Kunci menyelesaikannya, berada di aparatur dalam melakukan deteksi, ketegasan, kehadiran di lapangan tepat waktu, dan dukungan aparat keamanan," katanya.
            
Konflik sosial, kata Gubernur, harus dikendalikan karena berdampak negatif yakni investasi berkurang dan pembangunan terhambat.
           
"Ada keterkaitan erat antara keamanan dan kesejahteraan. Untuk itu dibutuhkan kesatuan dan sinergitas antaraparatur negara," ujarnya.
           
Ia mengtakan bahwa  Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya menekan dan menyelesaikan masalah konflik sosial.
            
Menurutnya, Provinsi Lampung mendapat pengakuan nasional dalam menangani konflik sosial. Penyelesaian konflik ini bukan karena tidak ada masalah yang terjadi, namun seberapa tangkas pemerintah daerah menanganinya.
             
Gubernur menjelaskan melalui Badan Kesbangpol telah mengumpulkan camat, kapolsek, danramil dalam mendukung wilayah rawan.
             
"Bupati harus memberikan dukungan seperti menempatkan camat sesuai pertimbangan permasalahan. Alhamdulillah semuanya berjalan solid. Semua perhitungan dilakukan rinci guna menangani masalah konflik," ujar Ridho.
           
Kepala Biro Pengkajian dan Strategi Staf Operasi Polri (Sops) Mabes Polri Brigjen Jati Wiyono, mengatakan pihaknya tengah melakukan kajian daerah rawan kejahatan konvensional dan transnasional yang merugikan kekayaan negara, serta berimplikasi konflik sosial dan masalah perbatasan.
             
"Apa yang dilakukan Gubernur Ridho merupakan kebijakan pengawasan dan antisipasi konflik yang dapat muncul. Hal ini juga upaya meningkatkan citra positif Lampung," kata Jati Wiyono.

ANTARA