Presiden akui mengguritanya BUMN di depan Kadin

id Presiden kunjer ke Jatim dan Jateng, jokowi, joko widodo, presiden

 Presiden akui mengguritanya BUMN di depan Kadin

Presiden Jokowi (Foto: ANTARA Lampung/Ist-Biro Pers Setpres)

Jakarta,  (ANTARA Lampung) - Presiden Joko Widodo mengakui "mengguritanya" bisnis BUMN yang berjumlah 118 perusahaan menjadi lebih 800 perusahaan di depan para pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (KADIN).

 "Ya betul BUMN ada 118, tapi anak dan cucunya hampir 800. Tapi yang buat anak cucu cicit bukan saya, kan sudah ada dari dulu. Kenapa ngomongnya baru sekarang bapak-ibu. Jangan-jangan juga ada yang main politik," kata Presiden saat bicara dalam acara penutupan rapat koordinasi nasional KADIN 2017 di Jakarta, Selasa.

Jokowi mengakui yang disampaikan Ketua Umum KADIN Rosan P Roeslani terkait dominannya bisnis BUMN di Indonesia dan dirinya mengaku telah memerintahkan untuk dilakukan merger atau dijual.

"Kemarin di rapat paripurna sudah saya perintahkan. Saya sudah perintahkan kemarin, yang 800 dimerger. Atau kalau perlu dijual. Ngapain BUMN ngurusin catering, nyuci baju," ungkap Jokowi.

Untuk itu Presiden meminta dalam pertemuan nanti dengan KADIN di Istana agar menyampaikan secara detail apa saja yang bisa dilakukan, terkait bisnis BUMN ini dan solusi yang diajukan.

Jokowi juga berharap juga menyertakan pengurus KADIN daerah untuk mengungkapkan bisnis apa saja yang bisa di su kontrakkan bagi pengusaha lokal.

Ketua Umum KADIN dalam pidatonya mengungkapkan terlalu dominannya BUMN menggarap proyek-proyek pemerintah sehingga tidak pada pengusaha nasional.

"Berikan kesempatan pertama pada pengusaha nasional, kalau enggak mampu baru BUMN," kata Rosan di depan Presiden.

Rosan mengungkapkan banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang digarap BUMN dan anak usahanya, termasuk pekerjaan-pekerjaan kecil subkontraktor yang seharusnya menjadi jatah pengusaha swasta maupun UKM.

KADIN berharap perusahaan BUMN hanya mengerjakan pekerjaan yang menjadi bisnis utamanya, dan tak mengambil jatah perusahaan swasta dan UKM.

"Kami minta BUMN kembali ke core business-nya," harap Rosan.