Bandarlampung (ANTARA Lampung) - Wakil Gubernur (Wagub) Lampung Bachtiar Basri mendorong seluruh pemerintah daerah setempat agar laporan keuangannya meraih oponi wajar tanpa pengecualian (WTP).
"Untuk itu, saya meminta para kepala daerah memperkuat Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk menjaga pemerintahan yang baik dan bersih. Maraknya tindak pindana korupsi di pemda terjadi karena lemahnya SPIP dan API," kata Bachtiar, di Bandarlampung, Selasa.
Ia juga meminta kepada seluruh bupati dan wali kota agar SPIP dan APIP terus diperkuat. Ini sangat diperlukan bagi penyelenggaraan pemerintah yang baik, bahkan Presiden Jokowi menaruh perhatian yang besar pada hal itu.
Menurut Bachtiar sistem pengendalian internal yang memadai membuat seluruh kabupaten/kota mampu memperoleh opini WTP.
"Mendapatkan opini WTP bukan pekerjaan mudah namun tidaklah pula sulit. Untuk itu kepada daerah yang belum memperoleh WTP, hendaknya terus memperbaiki kinerja keuangannya, menguasai sistem keuangan, admistrasi keuangan dan tata kelola keuangan dan menguasai manajemen aset sehingga WTP dapat diperoleh. kata Bachtiar.
Dalam pengelolaan keuangan desa, dari 2.400 lebih desa yang ada di Lampung, sebanyak 1.048 desa melaksanakan implementasi penuh aplikasi Sistem Keuangan Daerah (Siskeudes).
"Ke depan kita berharap, seluruh desa dapat mengikuti semua tahapan Siskeudes sehingga target penerapan penuh aplikasi Siskudeus dapat tercapai 100 persen pada akhir Desember 2017," kata Wagub.
Dorongan meraih WTP juga disampaikan Kepala BPKP Provinsi Lampung Sally Salamah. BPKP Lampung juga tengah mendorong agar Sistem Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) memperoleh nilai B, penerapan SPIP menjadi level 3, dan mendorong kepala daerah meningkatkan kapabilitas APIP .
"Saat ini, baru Pemprov Lampung yang SAKIP-nya nilai B, pemda lain masih memperoleh nilai C dan CC. Kami mendorong agar seluruh pemda se-Lampung memperoleh nilai B," ujarnya.
Ia mengatakan, penandatangan perpajangan MoU itu agar koordinasi dan kolaborasi antara BPKP dan pemda dapat terus bersinergitas.
Terutama, lanjutnya, dalam penerapan SPIP, pengelolaan keuangan dan asset daerah, pengembangan teknologi, pengembangan kapasitas APIP, tata kelola BLUD, dan pengelolaan keuangan desa.
(ANTARA)
Wagub Dorong Seluruh Pemda Se-lampung Raih WTP
Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri saat memberikan sambutan pada acara penandatanganan perpanjangan MoU antara Badan Pengawasaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Pemda se-Provinsi Lampung, di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, Selasa (3/1
...sistem pengendalian internal yang memadai membuat seluruh kabupaten/kota mampu memperoleh opini WTP...
