Damaskus, Suriah (Antara/Xinhua-OANA) - Menteri Luar Negeri Suriah Walid Al-Moallem pada Senin (25/9) mengatakan negaranya mendukung persatuan Irak, dan menolak setiap upaya untuk memecah negeri itu, termasuk referendum kemerdekaan Kurdistan Irak.
"Apa yang terjadi di Kurdistan Irak dan Suriah Utara adalah hasil dari dukungan Turki buat kelompok teror," kata Al-Moallem dalam satu wawancara kepada stasiun televisi pan-Arab Al-Mayadeen pada Senin.
Ia mengatakan ketika rencana Suku Kurdi di Suriah Utara gagal, masalah Kurdi muncul secara nyata.
Al-Moallem merujuk kepada dukungan Turki, selama perang enam-tahun, buat gerilyawan di Suriah Utara dan kekacauan yang terjadi telah mendorong Suku Kurdi untuk memanfaatkan situasi guna berusaha memiliki kekuasaan wilayah otonomi.
Pada Senin pagi, harian pro-pemerintah Al-Watan dengan mengutip Asisten Menteri Luar Negeri Suriah Ayman Soussan bahwa referendum kemerdekaan Wilayah Kurdistan Irak "batal demi hukum".
Soussan telah menolak referendum kemerdekaan di Wilayah Kurdistan Irak, dan mengatakan tidakan semacam itu adalah hasil dari kebijakan AS yang bertujuan memecah wilayah tersebut dan menciptakan konflik di kalangan anggota masyarakat.
"Kami mendukung persatuan dan kedaulatan Irak dan tak ada pihak yang dapat mengklaim hak untuk memecah negeri ini atau negeri itu," kata Soussan, sebagaimana diberitakan Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Selasa malam.
Referendum di Irak membahayakan Irak dan juga Suku Kurdi, katanya.
Ia menyatakan Pasukan Demokratik Suriah --yang dipimpin Suku Kurdi-- memanfaatkan pemungutan suara di Irak dan dukungan AS untuk berusaha menarik skenario serupa di Suriah Utara.
"Suku Kurdi adalah bagian dari susunan nasional semua negara tempat mereka berada," katanya. Ia berharap suku Kurdi "akan menyadari kebenaran itu dan tidak menerima baik menjadi Kuda Trojan buat kebijakan lain".
Suku Kurdi Irak melakukan pemungutan suara pada Senin, dalam referendum kemerdekaan yang kontroversial dan meningkatkan ketegangan dengan Baghdad serta juga oposisi internasional.
Antara/Reuters
Chaidar
Suriah tolak kemerdekaan Kurdistan Irak
Seorang petempur perempuan Kurdi dari Kelompok Perlindungan Rakyat (YPG), kembali ke tempat seusai menerima kartu anggota kemiliterannya di Pusat Pelatihan Militer Ras a-Ain, 30 Januari 2015 (Reuters/Rodi Said)
