Pemprov Lampung Bentuk Tim Percepatan Pengelolaan Sungai

id rapat tim kajian sungai, wakil gubernur lampung, bachtiar basri

Pemprov Lampung Bentuk Tim Percepatan Pengelolaan Sungai

Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri (depan tengah) saat memimpin rapat tim kajian percepatan pelaksanaan pembangunan pengelolaan kekayaan sungai dan laut, di Bandar Lampung, Senin (4/9) (FOTO: Humas Provinsi Lampung)

...Tim yang akan dibentuk terdiri atas seluruh pemangku kepentingan, agar pembangunan potensi sungai dan laut kawasan timur dapat menjadi sentra ekonomi yang terintegrasi dan terkoneksi, Bachtiar...
Bandarlampung (ANTARA Lampung) - Pemerintah Provinsi Lampung segera membentuk tim kajian percepatan pelaksanaan pembangunan pengelolaan kekayaan sungai dan laut di kawasan timur daerah setempat.

"Tim yang akan dibentuk terdiri atas seluruh pemangku kepentingan, agar pembangunan potensi sungai dan laut kawasan timur dapat menjadi sentra ekonomi yang terintegrasi dan terkoneksi," kata Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri di Bandarlampung, Senin (4/9).

Ia mengatakan pelaksanaan pembangunan harus terintegrasi lintas sektoral. Setiap langkah dan kebijakan setiap organisasi perangkat daerah harus selaras dan satu visi untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Lampung.

Menurutnya, setiap pengelolaan terhadap sumber daya dan kekayaan alam harus memikirkan kepentingan masyarakat sekitar yang terdampak serta memiliki manfaat yang besar bagi masyarakat luas

Wagub juga menambahkan tim tersebut akan mengkaji lebih lanjut kegiatan yang dilakukan seperti normalisasi sungai. Titik awal program besar akan dilakukan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten untuk sungai-sungai di kawasan timur Provinsi Lampung.

Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumberdaya Air, Endarwan mengatakan program ini selaras dengan keinginan Gubernur Lampung yang menginginkan proyek untuk sungai di Provinsi Lampung, seperti menjadikan sarana transportasi, kegiatan perdagangan, serta tumbuhnya sentra perekonomian rakyat di seputaran aliran sungai.

Dengan demikian, penanganan sungai lebih dioptimalkan, mengembalikan fungsi sungai secara umum, yakni sungai sebagai sarana transportasi dan sungai sebagai sumber kehidupan serta tempat kegiatan masyarakat Lampung.

Ketua Umum DPD Lembaga Bina Bahari Provinsi Lampung Ginta Wiryasenjaya mengajukan skema pembangunan kawasan ekonomi yang terintegrasi yang mencakup kawasan industri, pelabuhan, dan tol sungai.

"Kami siap bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Lampung menggandeng pihak swasta untuk mengembangkan rancangan pembangunan dermaga pelabuhan terintegrasi dan terkoneksi dalam rangka menunjang program tol laut di Provinsi Lampung," tambahnya.