YLKI: Akuisisi Gudang Garam Ancaman Bagi Buruh

id buruh linting rokok

YLKI: Akuisisi Gudang Garam Ancaman Bagi Buruh

ilustrasi Sejumlah buruh linting rokok mengerjakan proses pelintingan rokok kretek di barak PR Janur Kuning Desa Cendono, Dawe, Kudus, Jawa Tengah. (FOTO ANTARA/Wihdan Hidayat/ama/10)

Jakarta (ANTARA Lampung) - Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan akuisisi Japan Tobacco Inc terhadap dua anak perusahaan rokok PT Gudang Garam merupakan ancaman bagi pekerja di pabrik tersebut.

"Japan Tobacco Inc pasti akan melakukan mekanisasi dengan mengganti tenaga kerja manusia dengan mesin yang secara ekonomi lebih efisien. Satu mesin bisa menggantikan minimal 900 tenaga manusia," kata Tulus melalui pesan singkat di Jakarta, Selasa.

Tulus mengatakan hal serupa juga terjadi pada PT HM Sampoerna setelah diakuisisi oleh Philip Morris Internasional. Padahal, PT HM Sampoerna sempat menjanjikan tidak akan melakukan mekanisasi.

"Namun, fakta berkata lain. Dalam jangka pendek akan ada rasionalisasi tenaga kerja manusia digantikan mesin dengan melakukan pemutusan hubungan kerja massal setelah diakuisisi," tuturnya.

Hal itu, kata Tulus, akan berimbas pada penambahan angka pengangguran yang pada akhirnya adalah peningkatan angka kemiskinan.

Japan Tobacco Inc telah mengakuisisi dengan membeli 100 persen saham dua anak perusahaan PT Gudang Garam, yaitu PT Surya Mustika Nusantara dan PT Karyadibya Mahardhika senilai 667 juta dolar Amerika Serikat.

Aksi korporasi perusahaan rokok multinasional dengan mengakuisisi kepemilikan saham perusahaan rokok nasional sebelumnya dilakukan Philip Morris Internasional terhadap PT HM Sampoerna.

Tulus menduga aksi korporasi tersebut oleh sebagian kalangan akan dianggap sebagai hal yang positif dari sisi ekonomi dan investasi.

Hal tersebut akan dianggap sebagai prestasi bahwa situasi dan kondisi investasi di Indonesia semakin kondusif dan akan semakin menggerakkan sektor riil.

"Padahal, jika dicermati secara mendalam, hal itu justru akan menimbulkan potensi bencana ekonomi dan sosial bagi Indonesia, baik janga pendek, menengah maupun jangka panjang," ujarnya.


(ANTARA)