Lamteng libatkan warga bangun jalan terpanjang di Lampung

 
 Bandarlampung, 9/7 (Antara) - Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah melibatkan warga setempat dalam membangun jalan kampung yang diklaim sebagai yang terpanjang di Provinsi Lampung yakni 620,25 kilometer.
     
“Pelan-pelan kita perbaiki. Di luar pembangunan yang dilakukan dinas bina marga, kami juga mengerahkan warga dengan menggunakan anggaran dana kampung membangun jalan 2 km di masing-masing kampung,” ujar Mustafa, melalui keterangan Humas Pemkab Lampung Tengah yang diterima di Bandarlampung, Minggu.
     
Ia menjelaskan, dilibatkannya warga dalam pembangunan jalan bertujuan agar realisasinya sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Disamping itu juga diharapkan tumbuh rasa memiliki yang akhirnya mereka mau menjaga dan merawat infrastruktur yang ada.
     
“Di sini warga benar-benar dilibatkan. Mereka yang mengelola anggaran, mereka juga terjun langsung membangun jalan. Diharapkan tidak ada lagi keluhan-keluhan jalan tidak sesuai bestek. Karena anggaran kampung dikelola masyarakat dan digunakan untuk kepentingan mereka,” kata dia.  
     
 Pemkab Lampung Tengah juga menjalin kerja sama dengan Kementerian Keuangan untuk pembangunan satu jembatan di Selagai Lingga dan 47 ruas jalan beton yang tersebar di kecamatan di Lampung Tengah.
     
Sementara itu Kadis Pemberdayaan Masyarakat Kampung (PMK), Zulfikar Irwan menerangkan, proses pembangunan jalan kampung sudah berjalan 60 persen dari realisasi dana ADK tahap awal. Rencananya pengerjaan ini akan dirampungkan pada pencairan ADK tahap dua yang diperkirakan pada bulan Oktober.
      
“Pengerjaannya akan selesai tahun ini. Pembangunan 620,25 kilometer merupakan yang terpanjang di Lampung. Total alokasi dana kampung di Lampung Tengah yakni berkisar Rp 388 miliar. Anggaran ini diperuntukan untuk 620,25 jalan kampung, sumur bor 187 titik, gorong-gorong 694 unit, talud 77,140 meter dan onderlagh 15,91 meter,” katanya.
     
Irwan berpesan kepada aparat kampung agar dapat mengelola ADK dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan kepentingan masyarakat. Seluruh pembangunan infrastruktur yang bersumber dari dana kampung akan dinilai, baik dari segi kualitas, waktu pengerjaan, partisipasi masyarakat, laporan/SPJ, dokumentasi, manfaat dan pemeliharaan.
     
“Pembangunan infrastruktur dari dana kampung bakal dinilai dan dilombakan. Yang terbaik akan mendapatkan reward langsung dari bupati. Penilaian berdasarkan beberapa kriteria yang telah ditetapkan. Untuk itu aparat kampung harus bisa serius mengelola anggaran, benar-benar direalisasikan untuk kepentingan masyarakat,” kata dia.*