Bandarlampung Raih Opini WTP Ketujuh

Bandarlampung (ANTARA Lampung) - Pemerintah Kota Bandarlampung tahun ini kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung untuk yang ketujuh kalinya.

"Kota Bandarlampung dinilai baik dalam mengelola keuangan daerah tahun 2016," kata Pimpinan Anggota V BPK RI Isma Yatun di Bandarlampung, Senin (5/6).

Dia mengatakan, bahwa opini WTP ini diberikan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2016, yang merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran atas laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria.

Opini WTP juga diraih oleh lima daerah lainnya di Lampung, yakni Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Tengah, Pesawaran, Lampung Barat dan Kota Metro.

"Empat kriteria yang jadi penilaian yakni kesesuaian dengan standar akuntansi, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap perundang undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern," katanya.

Ia mengharapkan, pemerintah daerah dapat lebih komprehensif dan bertanggungjawab dengan LKPD yang dilaporkan, serta harus lebih akuntabel.

Dia menegaskan, bahwa penerima opini WTP tersebut bukan berarti menjamin daerah tersebut tidak melakukan kecurangan.

Opini WTP ini bertujuan untuk memberikan penilaian atas laporan keuangan daerah, jika ditemukan kecurangan maka akan terungkap.

Beberapa daerah pengelola tata piutang dan pembelanjaan dinilai masih belum tertib, kemudian realisasi keuangan DPRD di empat daerah ada yang kelebihan pembayaran.

Sementara itu, Wali Kota Bandarlampung Herman HN mengatakan pencapaian ini berkat kerja sama dari semua pihak sehingga bisa meraih predikat WTP.

"Dengan mendapatkan predikat ini pihaknya akan meningkatkan pengelolaan keuangan daerah bersama jajarannya, termasuk pengelolaan aset daerah yang dimiliki pemkot," kata dia.

Ia mengatakan, dalam mendapatkan opini WTP ini pemkot tidak mendapatkan apa-apa hanya opini, sehingga jika dikatakan memakai uang itu tidak benar.

"WTP yang kita raih ini akan menjadi motivasi Pemkot Bandarlampung untuk lebih baik lagi dalam membuat laporan keuangan dan bekerja sesuai undang-undang," kata dia. (Ant)