Pemprov Lampung Awasi Realisasi Anggaran

Bandarlampung (ANTARA  Lampung) - Pemerintah Provinsi Lampung bersama Kementerian Dalam Negeri dan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (Tepra), melakukan pengawasan terhadap realisasi anggaran daerah setempat.

"Berdasarkan Keputusan Presiden No 20 tahun 2015 mengenai Tepra, Pemerintah Provinsi Lampung melaksanakan sosialisasi terkait realisasi anggaran kabupaten dan kota se-Provinsi Lampung 2017 oleh Kementerian Dalam Negeri," kata Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setprov Lampung, Adeham, di Bandarlampung, Rabu.

Ia menyebutkan, untuk mewujudkan pengelolaan data realisasi anggaran yang akurat dan terintegrasi dalam pengelolaan data realisasi anggaran, peran dan strategi sangat penting dalam menghadapi tantangan dan solusi untuk membangun sistem pelaporan.

Karena itu, lanjutnya, melalui sosialisasi aplikasi monitoring Tepra terebut diharapkan baik pemerintah provinsidan kabupaten/kota sebagaimana yang diamanatkan oleh Presiden Jokowi dapat saling mengisi dan melengkapi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan Indonesia.

Muhammad Gibran Sesunan sebagai perwakilan dari Kantor Staf Presiden (KSP) menyampaikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan dalam APBN harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat, pembangunan harus efektif, terukur, sinergis dan akuntabel.

Selain itu, dilaksanakan dalam satu garis yang sama sesuai arahan Presiden, saling mengisi dan melengkapi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan Indonesia.

Perwakilan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Subagyo menjelaskan APBD menjadi faktor penggerak ekonomi khususnya bagi daerah-daerah yang swastanya belum bisa bergerak.

"Presiden Jokowi sangat perhatian terhadap realisasi anggaran untuk itu, Presiden menginstrusikan gubernur untuk percepat penyerapan anggaran," ujarnya.

Penyerapan anggaran itu, lanjutnya, dengan rencana ke depan berintegrasi dengan sistem keuangan daerah, sistem pemantauan program prioritas, sistem e-kontrak, dan lainnya yang melibatkan pihak lapangan dalam pelaporan secara berkala.

Ia menambahkan, seluruh tingkatan pemerintah, baik pusat dan daerah, terlibat hingga unit kerja terkecil, akurasi laporan dijaga dengan pelaporan secara tepat waktu, dan pejabat penghubung berperan cukup penting.   (Ant)