Jumat, 20 Oktober 2017

Istana dan tuntutan netralitas dalam pilkada

id pilkada, jokowi, presiden, joko widodo
  Istana dan tuntutan netralitas dalam pilkada
Presiden Joko Widodo (ANTARA /M Agung Rajasa)
Jangan sampai perbedaan pilihan politik memecah persatuan kita
 Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) seakan menjadi episentrum dari berbagai manuver politik yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.

Terlebih di DKI ketika pemilihan gubernur justru serupa Pilpres.

Maka Istana pun seakan menjadi pusat bagi segala macam tuntutan terkait Pilkada.

Presiden memang diharapkan netral namun partai pendukung pemerintah mengusung pasangan calon Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat.

Sumber di Istana Kepresidenan sempat mengatakan sebelum berbagai aksi turun ke jalan dilancarkan untuk kontra Ahok, Presiden mendukung partainya untuk berada di pihak mantan wakilnya saat menjabat sebagai Gubernur DKI tersebut.

Namun kini Presiden memilih untuk menyerahkan seluruhnya kepada proses hukum yang berjalan atas Ahok.

"Presiden tetap netral dan memang sudah semestinya begitu," kata sumber tersebut.

Meski begitu, Presiden Jokowi tidak terlepas dari berbagai macam tuduhan atas manuver-manuver politik yang terjadi menjelang, saat, dan setelah pemungutan suara Pilkada DKI.

Sehari sebelum pemungutan suara Antasari Azhar dan Anas Urbaningrum memberikan pernyataan pedas melalui media untuk menyerang kubu Cikeas alias Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Tak pelak, Presiden pun harus menanggung tuduhan dari SBY bahwa apa yang terjadi merupakan skenario Jokowi termasuk grasi yang diberikan kepada Antasari.

    
             Tegas Bersikap
   
Istana memang kemudian dianggap bertanggung jawab atas beragam skenario politik yang terjadi terkait Pilkada DKI.

 Ramai dibicarakan malam sebelum pencoblosan, Merdeka Utara berubah pikiran untuk mengkondisikan Ahok menang.

Beberapa pihak menyebut Jokowi ingin menghentikan pengkondisian Ahok menang dalam Pilkada karena meminimalisasi dampak yang mungkin timbul.

Sebaliknya Jokowi diberitakan ingin melakukan intervensi agar Anies menang demi skenario yang lebih baik saat Pilpres 2019 tapi sayang semuanya sudah terlambat.

Namun hal itu dibantah oleh Staf Khusus Presiden Johan Budi yang menyatakan bahwa Presiden netral dalam semua Pilkada meski sebagai warga negara Presiden menyalurkan hak pilihnya.

Hal itu pula ditegaskan sendiri oleh Presiden Jokowi setelah menyalurkan hak pilihnya dan ia ingin Pilkada berjalan dengan damai.

"Jangan sampai perbedaan pilihan politik memecah persatuan kita," kata Presiden.

Tudingan berikut tak lantas berhenti begitu saja, Presiden Jokowi tetap saja mendapatkan tekanan atas segala sesuatu yang terjadi dan berkembang pasca-Pilkada dilaksanakan.

Istana pun semakin ingin tegas bersikap termasuk merespon tuduhan pemberian grasi kepada Antasari yang dianggap bermuatan politis.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno angkat bicara seketika menanggapi tuduhan yang dianggapnya tak berdasar tersebut.

Pratikno menegaskan bahwa Presiden dalam memberikan grasi tersebut sudah melalui prosedur dan jelas memperhatikan pertimbangan yang positif.

Ia menambahkan, prosedur pemberian grasi kepada Antasari pada intinya sudah melalui mekanisme yang seharusnya yang biasa dilakukan sesuai perundangan yang berlaku.

"Ini prosedur pemberian grasi yang biasa saja kalau ada Pak Antasari gini gitu ya itu urusan pribadi Pak Antasari," katanya.

    
         PR Kedua
   
Presiden Jokowi sesaat menarik napas lega ketika Pilkada DKI putaran pertama berjalan relatif lancar dan damai.

"Kita patut bersyukur pemungutan suara pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak di 101 daerah sudah berlangsung dengan aman dan lancar," kata Presiden dalam konferensi pers sehari setelah Pilkada.

Meski ada laporan kecurangan di sana-sini namun gerakan anarkis berhasil diredam bahkan bisa dikatakan tak ada manuver negatif terekam selama penyelenggaraan Pilkada DKI putaran pertama.

Sebab malam menjelang pencoblosan, aparat sempat mencium ada gelagat pergerakan massa dari sejumlah daerah di luar Jakarta.

Massa tersebut bergerak ke Jakarta sejak Jumat malam diduga untuk merusuh jalannya Pilkada pada Rabu (15/2).

Namun hal itu telah berhasil diantisipasi aparat kepolisian dengan dukungan TNI.

"Saya dapat laporan dari seluruh kapolda di Indonesia semua relatif aman. Aman terkendali. Kemudian ada beberapa tempat yang belum bisa dilaksanakan karena belum sampai di TPS itu surat suaranya," kata Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian saat hari H pencoblosan.

Namun pekerjaan rumah menghadang ketika Pilkada DKI memasuki dua putaran.

Beragam asumsi pun kemudian muncul, termasuk prediksi arah pergerakan politik Istana.

Di luar, berkembang tuntutan baru yang berharap Presiden menonaktifkan Ahok sebagai Gubernur DKI dengan berbagai alasan.

Bahkan informasi palsu atau hoax pun beredar seiring tuntutan tersebut.

Di sisi lain, isu perombakan kabinet pasca-Pilkada DKI pun semakin kencang berhembus.

Reshuffle kabinet dianggap menjadi salah satu jawaban paling pas untuk meredam kisruh politik yang sebagai ekses Pilkada DKI.

Namun di luar semua itu, Presiden Jokowi memegang seluruh hak prerogatif untuk menunjuk siapa-siapa saja yang menjadi pembantunya.

Faktanya langkah Jokowi lebih sering sulit ditebak dan mengejutkan, tetapi bungkus netralitas sebagai Kepala Negara hampir pasti akan tetap dikedepankan.

Demi langgengnya NKRI.

Editor: Triono Subagyo

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Baca Juga

Generated in 0.0791 seconds memory usage: 0.49 MB