DPR : Target Amnesti Pajak Harus Terkejar

Bandarlampung  (ANTARA Lampung) - Anggota Komisi XI DPR RI Ahmad Junaidi Auly mengatakan, perbaikan pendataan wajib pajak (WP) per nama dan per alamat atau `by name by address` seharusnya bisa menjadi acuan untuk mengejar realisasi target amnesti pajak.

"Saat awal sekali pengajuan RUU Pengampunan Pajak, realisasinya yang lambat sekali membuat kami sempat ragu apakah data wajib pajak yang menurut Pak Bambang (Menteri Keuangan periode sebelumnya Bambang Permadi S. Brodjonegoro, red.) saat itu sudah benar-benar `by name by address by passport`," ujar dia, dalam surat elektronik yang diterima di Bandarlampung, Senin.

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) dari daerah pemilihan Lampung itu menjelaskan, setelah melihat data pembaharuan wajib pajak yang memang sudah sedemikian rinci. Sehingga, seharusnya realisasi target penerimaan dari program amnesti pajak ini bisa dipenuhi.

Kepala Bidang Dukungan Teknis dan Konsultasi Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung Mayer Agnes Monas Sihombing antara lain mengungkapkan hasil diskusi dengan anggota DPRD Provinsi Lampung tentang fakta kurangnya minat untuk memanfaatkan program tax amnesty, hal itu ditengarai menjadi sebab utama belum tercapainya realisasi target pajak hingga periode kedua di awal November ini.

"Kami juga saat ini terus melakukan reformasi birokrasi dan revolusi mental pegawai DJP misalnya dengan memperkuat komitmen dalam reformasi birokrasi terkait gratifikasi perpajakan," ujar Agnes.

Realisasi penerimaan amnesti pajak Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung sendiri dalam dua periode di tahun 2016 ini adalah Rp437.770.756.891, dari 3.990 wajib pajak orang pribadi (WPOP) dan 1.224 wajib pajak badan (WPB) pada periode I Juli hingga September dan sebesar Rp9.697.630.165 dari 600 WPOP dan 176 WPB untuk periode II Oktober-2 November. (Ant)