Pemkot turunkan Pol PP untuk berantas pungli

Bandarlampung (ANTARA Lampung) - Pemerintah Kota Bandarlampung menurunkan polisi pamong praja untuk memberantas pungutan liar atau pungli di sejumlah tempat yang disinyalir kerap terjadi tindakan tersebut.

"Sesuai dengan perintah wali kota kita akan menurunkan Pol PP di sejumlah tempat yang diindikasi terjadi tindakan pungli," kata Kepala Badan Satuan Pol PP Kota Bandarlampung, Cik Raden di Bandarlampung, Jumat.

Dia mengatakan, untuk di pasar masih ditempatkan pol PP dan di beberapa wilayah pun akan diturunkan untuk mencegah adaya pungutan liar.

Ia melanjutkan, petugas penegak perda ini akan kembali menggelar razia di sejumlah wilayah yang diduga manjadi tempat pungli, khusunya wilayah Telukbetung.

"Kami sudah turun lapangan, bukan hanya yang melakukan pungli tapi razia ini pun untuk memberantas anak jalanan dan pengemis," kata dia.

Sebelumnya, Wali Kota Bandarlampung Herman HN mengatakan jika ada pungutan liar dalam mengurus KTP, KK dan lainnya warga diminta lapor, sebab aparatur sipil negara (ASN) dilarang menerima serta meminta uang dalam setiap membantu masyarakat.

"Saya minta untuk ASN khususnya yang ada di kelurahan agar tidak menerima uang sekali pun dipaksa oleh warga," kata dia.

Dia mengatakan, jika pun ada warga yang memaksa memberikan uang demi mempermudah mengurus hal-hal yang berkaitan dengan pemerintah, jangan diambil.

Herman mengatakan, bekerja sebagai ASN harus ikhlas sebab ini semua untuk membantu masyarakat dalam memberikan pelayanan prima.

"Saya tegaskan lagi kepada masyarakat, bahwa setiap mengurus KTP, KK dan akta Kelahiran itu gratis tidak dipungut biaya ," kata dia.

Dia menegaskan, lurah pun jangan sampai ada yang meminta bayaran kepada masyarakat, kalau kedapatan pihaknya tidak akan segan-segan memberhentikannya.

Pihaknya sudah meminta pol PP untuk turun langsung melakukan razia rutin, untuk melakukan pengawasan.(Ant)