Bupati Lampung Tengah tandatangani pakta integritas

Gunungsugih, Lampung  (ANTARA Lampung) - Bupati Lampung Tengah, Mustafa melakukan penandatangan pakta integritas sebagai upayanya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dari segala macam bentuk percaloan dan pungutan liar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.

Penandatanganan pakta integritas itu dilakukan Mustafa usai apel pagi bersama jajarannya di Lapangan Merdeka Gunungsugih, Lampung Tengah, demikian siaran pers Pemkab Lampung Tengah yang diterima, Senin.

Pemkab Lampung Tengah, Mustafa menegaskan, penandatanganan pakta integritas adalah sebagai wujud komitmen Pemkab Lampung Tengah untuk mendukung pemerintah pusat mewujudkan pemerintahan yang bersih, bebas korupsi dan bebas dari pungutan-pungutan liar yang merugikan rakyat.

Ia juga menyebutkan langkah ini sebagai momen evaluasi bagi jajaran Pemkab Lampung Tengah dalam menilai kinerja yang telah dilakukan. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus mampu mengukur sudah sejauh mana program yang telah dijalankan, penyerapan, implementasi maupun target yang telah dicapai.

"Di bulan Oktober ini, semua program seharusnya telah dilaksanakan 80 persen, baik serapan maupun penggunaan fisik. Saya minta seluruh jajaran dari bawah sampai atas agar mengevaluasi. Sudahkah kita bekerja sesuai dengan target yang diharapkan rakyat? Terus perbaiki diri, bekerja dengan target dan hati," kata Mustafa.

Untuk memaksimalkan anggaran, pada kesempatan itu Bupati menginstruksikan seluruh SKPD agar membuat rancangan anggaran yang berasaskan pada fungsi, peran dan manfaat yang akan dirasakan masyarakat. Program-program yang tidak diperlukan bisa pastikan akan dicoret.

Ia juga mengingatkan SKPD untuk tidak melakukan hal-hal tidak dibutuhkan dan hanya menghabiskan anggaran.

"Hentikan studi banding-studi banding yang tidak jelas manfaatnya. Ingat, korupsi tidak hanya dilakukan dengan mengambil uang rakyat, tetapi juga dengan membuat program kerja yang tidak mengandung manfaat," tegasnya.

Guna mewujudkan pemerintahan yang bersih, celah percaloan dan pungutan liar akan terus diminimalisir. Salah satunya dengan menerbitkan Surat Edaran No. 09/2016 yang meminta agar SKPD atau masyarakat segera melaporkan oknum-oknum tertentu yang mengambil keuntungan dengan mengatasnamakan bupati.

Aktivitas pungli juga akan diberangus dengan membentuk "e-governance" (pemerintahan digital), sehingga birokrasi pelayanan dapat dipangkas dan celah pungli dapat diminimalisir.

Ke depan, pihaknya juga akan membagi tugas SKPD menjadi lima siklus yang saling terintegrasi, di antaranya pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan.

"Program kerja yang dibuat untuk kepentingan rakyat tidak boleh sembarangan, semua harus terintegrasi satu sama lain dan tidak bekerja sendiri-sendiri. Dengan ini program yang dibuat lebih terstruktur dan efisien. Ini harus kita mulai untuk mewujudkan Lampung Tengah yang lebih baik," tegas Mustafa.

Selain penandatanganan pakta integritas, pada kesempatan itu juga ditandatangani SOP pelayanan publik Kabupaten Lampung Tengah dan dilanjutkan inspeksi mendadak di Kantor Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) dan Kantor Catatan Sipil (Disdukcapil).

Mustafa menyusuri dari satu ruangan ke ruangan lainnya memeriksa seluruh perangkat yang ada dari dua dinas tersebut.

"Saya minta setiap pelayanan yang diberikan harus memenuhi standar. Tidak asal, tidak sembarangan, apalagi sampai merugikan rakyat," tegasnya. (Ant)