Pontianak (Antara Lampung) - Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) XII Pontianak, Selasa, memberikan penyuluhan pemberdayaan masyarakat pesisir dan nelayan di Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Pontianak.
"Sebagai negara maritim, maka perlu ada sinergisitas antara pemerintah dengan pelaku usaha kelautan, termasuk nelayan tangkap itu sendiri," kata Wadan Lantamal XII Pontianak, Kolonel (P) Syufenri di Pontianak.
Ia menjelaskan, sesuai dengan konvensi hukum laut internasional (Unclos 82), negara Indonesia sah dan telah diakui sebagai negara kepulauan dan maritim terbesar di dunia dengan dua pertiga wilayahnya adalah laut.
"Kekayaan laut turut memberikan kontribusi yang besar dan terus meningkat terhadap upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional. Untuk mendukung upaya tersebut, tentunya perlu sinergitas antara pemerintah sektor terkait dengan pelaku usaha kelautan, termasuk nelayan tangkap," ungkapnya.
Menurut dia, keberadaan nelayan tangkap memiliki peran yang strategis dalam peningkatan produksi perikanan tangkap lingkup lokal, nasional maupun regional.
"Namun beberapa permasalahan yang dihadapi oleh nelayan tangkap, yakni implementasi peraturan dan kebijakan bidang perizinan, jenis alat tangkap, dampak otonomi daerah terhadap area penangkapan ikan, kelaikan, keselamatan sarana kapal penangkap ikan, ketersediaan bahan bakar, penampungan hasil tangkap serta harga ikan di pasaran serta kegiatan masyarakat pesisir/nelayan dalam menjaga lingkungan yang perlu diperhatikan," katanya.
Wadan Lantamal XII Pontianak mengapresiasi atas terselenggaranya acara penyuluhan masyarakat pesisir yang merupakan kerja sama TNI dengan instansi unsur kemaritiman Provinsi Kalbar.
"Mudah-mudahan dengan terselenggaranya penyuluhan ini, maka perekonomian masyarakat atau nelayan pesisir terus mengalami peningkatan," ujarnya.
