Partai NasDem Desak Pemerintah Hentikan Impor Singkong

Bandarlampung  (ANTARA Lampung) - Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem melalui Badan Advokasi Hukum (Bahu) NasDem Lampung mendesak pemerintah hentikan impor singkong dan membuat regulasi stabilitas harga ubi kayu itu.

Fakta di lapangan hari ini petani singkong di wilayah Provinsi Lampung, seperti di Lampung Tengah, Lampung Timur, Mesuji, dan Lampung Utara adalah wilayah petani singkong, kata Ketua Bahu Partai NasDem Lampung Wahrul Fauzi Silalahi, di Bandarlampung, Kamis.

Dia menyebutkan, belakangan ini harga singkong terus menurun dan cenderung makin anjlok. Harga singkong berada pada kisaran Rp400 hingga Rp680 per kg, dengan potongan antara 10 hingga 20 persen.

Padahal, sebelumnya harga singkong masih bertahan pada kisaran Rp900 hingga Rp1.000,00/kg. Padahal petani singkong Lampung adalah produsen terbesar singkong dari produksi nasional tercatat 279.000 ton atau setara 13,2 persen dari produksi nasional.

Karena itu, dia mengingatkan para pemangku kebijakan harus cepat mengambil langkah konkret terkait persoalan harga singkong ini, karena para petani singkong di Lampung hari ini banyak beralih tanam singkong.

"Anjloknya harga singkong ini tidak bisa dilakukan pembiaran, kasihan para petani yang kian terhimpit kondisi ekonominya," ujarnya lagi.

Karena itu, Bahu Partai NasDem Lampung mendesak negara agar pemerintah pusat, Pemprov Lampung dan kabupaten di Provinsi Lampung untuk segera menghentikan kebijakan impor singkong secara nasional untuk menghindari kelebihan produksi singkong yang dampaknya pada penurunan harga.

"Impor singkong itu juga berdampak pada penurunan penyerapan singkong petani lokal dan menghentikan atau menutup produksi pabrik-pabrik penimbun hasil singkong yang berperilaku nakal terhadap stabilitas harga singkong petani," ujarnya lagi.

Bahu NasDem juga mendorong para pemangku kebijakan untuk segera mengeluarkan payung kebijakan dan cepat turun melakukan investigasi ke pabrik-pabrik lokal dan jaringan mafia pasar yang melakukan permainan harga produksi petani khususnya singkong, katanya pula.

"Perlu keseriusan Pemprov Lampung dan kabupaten di daerah ini untuk membuat kebijakan terkait stabilitas, pengaturan sistem produksi dan distribusi harga hasil pertanian di Lampung khususnya hasil petani singkong, agar petani singkong mendapatkan keadilan harga pasar serta dapat menghentikan peran para mafia pasar atau tengkulak di Provinsi Lampung," ujarnya.

Pihaknya mengimbau kepada para petani singkong untuk melakukan revolusi perilaku, tidak hanya bisa menjual singkong apa adanya, tetapi mampu mengubah singkong menjadi bahan olahan yang bernilai ekonomis lebih tinggi, mendorong kemandirian petani sehingga mampu memproduksi singkong berkualitas secara lebih efisien, mengolah lagi singkong dan tidak melulu hanya mampu menjual singkong mentah seperti sebelumnya.

"Kami juga meminta Polda Lampung untuk dapat melakukan investigasi ke lapangan ketika ditemukan para pelaku usaha atau pabrik-pabrik yang berusaha melakukan penimbunan singkong dan permainan harga pasar, sehingga dapat dilakukan upaya penegakan hukum," kata Wahrul Fauzi lagi.(Ant)