Ekosistem Laut China Selatan makin rusak

id Ekosistem Laut China Selatan makin rusak

Ekosistem Laut China Selatan makin rusak

Foto Kementerian Pertahanan Taiwan menunjukkan suatu pandangan dari udara atas Pulau Taiping Taiwan, yang juga dikenal sebagai Itu Aba, di kawasan Spratly, sekitar 1600 km sebelah selatan Taiwan. (AP/newindianexpress.com)

Hong Kong (Antara/Reuters) - Putusan sidang pengadilan arbitrase internasional dinilai tak akan menghentikan aksi perusakan lebih lanjut di Laut China Selatan (LCS), mengingat sebelumnya China telah menyebabkan kerusakan ekosistem cukup parah, dan membahayakan keberlangsungan koral, juga hewan yang terancam punah di perairan tersebut, demikian kata para akademisi dan ilmuwan.
        
Pengadilan Arbitrase Tetap (PCA) pada Selasa di Den Haag, Belanda, memutuskan China tidak memiliki hak historis atas kepemilikan Laut China Selatan.
        
Bahkan, negara itu dianggap melanggar kedaulatan Filipina dengan membahayakan keselamatan kapal, berikut proyek perikanan dan penambangan minyak di perairan kaya energi tersebut.
        
China mengklaim kepemilikan 90 persen wilayah LCS, perairan yang berkontribusi atas sepersepuluh produksi perikanan global, walaupun wilayah itu juga diakui Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Taiwan.  
   
"China tak akan menanggapi putusan pengadilan di Den Haag," kata Brian Morton, seorang profesor emeritus ekologi kelautan dari Universitas Hong Kong.
        
"Pemulihan kembali untuk koral di LCS tampaknya mustahil dilakukan, mengingat adanya dampak pemanasan global dan teknik penangkapan ikan yang merusak masih terus dilakukan."
   
William Cheung, pengajar Universitas British Columbia mengatakan, sumber daya laut di LCS tetap menghadapi risiko tinggi.
        
"Saya pikir, usai putusan pengadilan di Den Haag, penyelesaian pekara itu masih belum pasti, terutama terkait pengaturan sumber daya dan konservasi ekosistem di Laut China Selatan," terangnya.
        
"Republik Rakyat China (RRC) memperkarakan hasil putusan tersebut. Artinya, kerja sama antar negara di wilayah batas perairan Laut China Selatan masih cukup bermasalah."
   
Pengadilan menemukan bahwa proyek reklamasi skala besar China, berikut pembangunan pulau buatan menyebabkan koral dan ekosistem perairan rusak parah.
        
Aksi tersebut dianggap melanggar kewajiban negara untuk merawat lingkungan perairan yang dinilai rentan.

"Pengadilan mendapati fakta, pemerintah China mengetahui bahwa nelayannya menangkap hewan terancam punah seperti, penyu, koral, dan tiram raksasa dalam jumlah besar," ungkapnya.
        
Kementerian Luar Negeri China menjelang pengumuman hasil sidang mengatakan, pembangunan pulau buatan hanya berdampak sedikit pada kerusakan lingkungan.
        
Pihak itu menambahkan, saat proyek pembangunan selesai dikerjakan, negaranya akan "meningkatkan upaya preservasi alam dengan melindungi koral, karang, juga aksi lain yang relevan hingga dapat bertahan dalam jangka waktu lama."
   
"China peduli terhadap keberlangsungan alam dan ekologi lebih dari negara manapun," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lu Kang di Beijing, Rabu.
        
"Faktanya, kami telah menjalankan sejumlah langkah untuk melindungi ekologi dan lingkungan."
   
Meski demikian, koral di LCS tak akan pulih hingga 15 tahun mendatang, terlebih tumbuhan itu tampaknya akan tetap rusak jika akivitas kapal keruk terus berlanjut, ungkap laporan Amerika Serikat atas sektor ekonomi dan keamanan China, disiarkan pada April.
        
"Saya khawatir, warga China akan menolak hasil putusan pengadilan," kata Ed Gomez, penasihat senior Institut Ilmu Kelautan, Universitas Filipina.
       
"Tampaknya, penyelesaian masalah ini masih menempuh jalan yang panjang, tetapi kita harus tetap berusaha," tambahnya mengakhiri. (Uu. KR-GNT)





Editor : Hisar Sitanggang
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar