Pemprov Lampung akan Bangun Akademi Perikanan

id gubernur ridho dan menteri susi, nelayan, gubernur lampung

Pemprov Lampung akan Bangun Akademi Perikanan

Gubernur Lampung M Ridho Ficardo dan Menteri Susi pada puncak Peringatan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) ke-43, di TPI Lempasing, Bandarlampung, Sabtu (28/5). (FOTO: ANTARA Lampung/istimewa)

...Kita sudah miliki sekolah menengah bidang kelautan dan perikanan. Jangan hanya berhenti disitu saja, harus ditingkatkan untuk membangun laut Lampung, ujar Ridho...
Bandarlampung  (ANTARA Lampung) - Pemerintah Provinsi Lampung akan membangun Akademi Perikanan Lampung guna mendukung potensi perikanan daerah itu serta sejalan dengan misi nasional.

"Kita sudah miliki sekolah menengah bidang kelautan dan perikanan. Jangan hanya berhenti disitu saja, harus ditingkatkan untuk membangun laut Lampung, Pemprov sudah menyiapkan lahan untuk membuat akademi perikanan," kata Gubernur Lampung M Ridho Ficardo, puncak Peringatan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) ke-43, di TPI Lempasing, Bandarlampung, Sabtu.

Pemprov Lampung, lanjutnya, juga telah melakukan kerjasama dengan Universitas Dipenogoro untuk rencana strategis, yakni grand desain perikanan dan kelautan di daerah ini.

Pada acara yang dihadiri Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti itu, Ridho menjelaskan kerjasama tersebut menyangkut pula mengenai ekowisata dan pemetaan adanya `fishing ground` agar bisa diketahui potensi penangkapan daerah ikan yang optimal di Lampung serta `treatment-treatment` untuk menjaga keberlangsungan laut Lampung.

Lampung, lanjut dia, memiliki tiga bukaan pantai, yang sangat kaya hasil lautnya dan sangat indah pantainya. Pemerintah terus bergiat mengoptimalkan hasil laut dan keindahan alam Lampung.

Dalam pengoptimalan hasil laut, Ridho mengatakan bahwa Pemprov Lampung telah bekerjasama untuk memasarkan hasil tangkap. Salah satunya memaksimalkan ikan kerapu untuk di ekspor ke Hongkong.

Menteri Susi dalam kesempatan itu menyatakan bahwa era ilegal fishing telah usai, karena Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Perpres Perikanan Tangkap masuk dalam daftar negatif investasi, dan telah menguatnya Undang-undang Perlindungan Nelayan.

"Kita harus jaga Perpres ini, siapapun nanti menteri dan presidennya Perpres ini harus nelayan jaga. Jangan biarkan orang asing ikut menangkap ikan. Biarkan Nelayan Indonesia yang menangkap, dan orang asing yang membelinya. Kita tidak butuh bantuan orang asing untuk menangkap ikan," kata Susi. (Ant)