Granat Minta Polisi-BNN Tegas Sidak Lapas

Bandarlampung  (ANTARA Lampung) - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Nasional Antinarkotika KRH Henry Yosodiningrat meminta aparat kepolisian dan Badan Narkotika Nasional lebih tegas dalam melakukan razia atau pemeriksaan di lembaga pemasyarakatan yang sering menjadi tempat pengendalian perdagangan narkoba.

"Polisi dan BNN memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, apalagi saat ini banyak kasus pengendalian perdagangan narkoba dari dalam lapas," katanya, di Bandarlampung, Selasa.

Menurut dia, dalam melakukan razia, petugas tidak perlu izin dari pihak mana pun, karena seharusnya bila di dalam lapas tidak ada peredaran narkoba tak perlu takut dengan menghalang-halangi atau tidak memperbolehkan petugas melakukan razia di dalamnya.

"Jika memang ada tangkap dan proses orang tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku," ujarnya menegaskan.

Sedangkan bagi pejabat atau kepala daerah yang diduga telah melakukan atau terlibat dalam kejahatan penyalahgunaan narkoba, dia juga minta jangan sungkan-sungkan untuk melakukan pemeriksaan seperti halnya terhadap Bupati Ogan Ilir Sumatera Selatan yang dinyatakan positif pengguna narkoba.

"Pejabat itu harus ditindak tegas dan jangan pandang bulu. Jika kesulitan dan perlu bantuan untuk pembuktian, seperti untuk melakukan tes urine terhadap pejabat tersebut, silakan hubungi saya, pasti akan akan dibantu," katanya.

Ia juga menyatakan kesiapan untuk dilakukan pemeriksaan apabila memang dirinya terdeteksi sebagai salah satu pengguna narkoba.

"Intinya tidak ada satu pun agama yang memperbolehkan mengkonsumsi narkoba, bahkan narkoba itu diharamkan. Saya berharap pihak kepolisian dan BNN serta instansi terkait bisa bersama-sama menumpas kejahatan penyalahgunaan narkoba untuk menyelamatkan generasi muda sebagai penerus bangsa di masa mendatang," kata Henry.

Dia menegaskan kejahatan penyalahgunaan narkoba harus menjadi perhatian khusus bagi semua pihak, mengingat kejahatan ini sudah merambah ke seluruh kalangan masyarakat.

"Dalam penanggulangan dan pemberantasan narkoba semua pihak harus berkoordinasi termasuk masyarakat, agar tidak ada tempat lagi bagi para pelaku kejahatan penyalahgunaan narkoba itu bisa mengedarkannya," kata dia.

Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan itu melanjutkan, semua tahu bagaimana para pelaku mengedarkan narkoba tersebut tidak hanya di perkotaan, namun juga mengedarkannya ke desa-desa.

"Jika telah terindikasi dan diburu petugas mereka akan berpindah-pindah tempat dari desa yang satu ke desa lainnya," ujarnya.

Karena itu, dia berharap, ke depan dengan adanya Satgas Antinarkotika bisa meredam peredarannya di tingkat desa khususnya di daerah ini.(Ant)