Bandarlampung (ANTARA Lampung) - Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Provinsi Lampung mempertanyakan kelangkaan pupuk bersubsidi yang dikeluhkan oleh para petani di daerah ini dan mendesak PT Pusri Lampung untuk segera mengatasinya.
Plt Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Lampung, Wahrul Fauzi Silalahi di Bandarlampung, Jumat menilai kinerja PT Pusri Lampung lemah dalam manajemen.
Selain itu, tambahnya, juga kurang pembinaan terhadap para distributor dan pengecer dalam mendistribusikan penyaluran pupuk bersubsidi kepada para petani.
Menurutnya, akibat hal itu, terjadi kelangkaan pupuk urea bersubsidi dan mahalnya harga pupuk tersebut di tingkat kios atau pengecer di wilayah Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, Liwa Kabupaten Lampung Barat serta di sejumlah wilayah lain di Lampung.
Menurut mantan Direktur LBH Bandarlampung itu, seharusnya PT Pusri Lampung meningkatkan kinerjanya pada musim tanam seperti saat ini.
"Kasihan para petani pada musim tanam saat musim hujan turun dan sangat membutuhkan pupuk bersubsidi untuk menyuburkan tanamannya, malah terjadi kelangkaan, dan juga seandainya ada harganya mahal," kata.
Karena itu Fauzi meminta Kapolda Lampung yang baru Brigjen Ike Edwin untuk menerjunkan personelnya guna mengusut adanya dugaan mafia pupuk di balik terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi di daerah ini.
"Pasalnya patut diduga hilangnya pupuk bersubsidi di lapangan ada peran mafia pupuk yang mengambil keuntungan. Kami berharap Kapolda Lampung yang baru dapat mengusut secara tuntas praktik kotor dari permainan pupuk ini, sehingga petani tidak lagi menjadi korban," ujarnya.
Para petani di Desa Pancasila, Natar mengeluhkan terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi. Kalaupun ada, harga pupuk bersubsidi di atas harga eceran tertinggi (HET), di antaranya pupuk urea Rp110.000/sak (50 kg), kemudian Phonska dan SP36 Rp150.000/sak.
Padahal berdasaran Peraturan Menteri Pertanian, HET pupuk bersubsidi jenis urea Rp90.000/sak (50 kg), SP36 Rp100.000/sak (50 kg), dan ZA Rp70.000/sak (50 kg). (Ant)
Berita Terkait
Lebaran usai, SPKLU tetap layani pengguna mobil listrik di Lampung
Sabtu, 20 April 2024 5:22 Wib
Disnaker Lampung segera periksa perusahaan belum bayarkan THR pekerja
Jumat, 19 April 2024 18:27 Wib
Pertamina tingkatkan pengawasan distribusi LPG subsidi
Jumat, 19 April 2024 18:26 Wib
Penyaluran KUR peternakan Lampung 2023 terealisasi Rp1,51 triliun
Jumat, 19 April 2024 17:40 Wib
Polda Lampung: Terjadi 63 kasus kecelakaan selama Ops Ketupat Krakatau
Jumat, 19 April 2024 16:09 Wib
Pengelola catat 58.438 orang lalui Bandara Radin Inten II selama Lebaran
Jumat, 19 April 2024 14:17 Wib
Polda Lampung sebut sebanyak 918.143 pemilir menyeberang ke Jawa
Jumat, 19 April 2024 14:11 Wib
Polisi tangkap ayah dan kakek cabuli anak kandung di Lampung Selatan
Jumat, 19 April 2024 13:14 Wib