KKP Tingkatkan kerja sama investasi ekonomi nasional

Jakarta (ANTARA Lampung) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) fokus dalam meningkatkan kerja sama investasi guna memperkuat pertumbuhan perekonomian nasional yang saat ini kinerjanya sedang dalam kondisi melambat.

"Dalam menjalankan Nawacita keenam yakni 'Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional', KKP sebagai eksekutor terus berupaya memperkuat pertumbuhan perekonomian nasional," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di Jakarta, Senin.

Selain itu, ujar dia, KKP juga menjalankan mandat Nawacita Keempat (Pemberantasan IUU Fishing) serta Ketujuh (Kedaulatan Pangan dan Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan).

Implementasi ketiga Nawacita itu dituangkan dalam visi dan misi KKP yaitu kedaulatan dengan misi pemberantasan IUU Fishing, keberlanjutan dengan misi kemandirian pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, serta kesejahteraan dengan misi pemberdayaan, daya saing, kemandirian dan keberlanjutan usaha.

"Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, KKP tentunya membutuhkan keselarasan dan kerja sama dengan negara lain," katanya dan menambahkan, KKP fokus dalam melaksanakan tugas yang mendukung pelaksanaan ketiga misi tersebut dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp13.8 triliun.

Anggaran tersebut, lanjutnya, digunakan untuk memaksimalkan ketersebaran sumber daya sektor kelautan dan perikanan menjadi lebih baik, terutama dalam hal mengoptimalkan pengelolaan rantai pasok.

Menteri Susi juga mengatakan, saat ini infrastruktur yang tersedia dirasa masih kurang memadai. Untuk itu, KKP berkomitmen dalam memperbaiki konektivitas antar pulau via pesawat terbang, kapal, galangan kapal, industri pengolahan perikanan dan mesin es di Indonesia.

KKP akan berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur dan fasilitas dalam lingkup perikanan tangkap, pengawasan laut, sistem rantai dingin, dan industri pengolahan, seperti kapal pengawas laut, termasuk pesawat terbang, kapal perikanan, galangan kapal, unit pembuat es, ruang pendingin, dan kapal pengolahan ikan.

Sebelumnya, KKP diminta untuk lebih meningkatkan penyerapan anggaran sektor kelautan dan perikanan, kata Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Halim.

"Ketidakmampuan menyerap anggaran berimplikasi terhadap tersendatnya upaya memfasilitasi upaya perlindungan dan pemberdayaan masyarakat pesisir," kata Abdul Halim kepada Antara di Jakarta, Senin (4/1).

Selain itu, menurut Abdul Halim, terhambatnya penyerapan anggaran juga dinilai mengganggu nawacita dikarenakan kinerja anggaran KKP di bawah target dan pengajuan anggaran.

Dia menjelaskan, buruknya kinerja anggaran kerap disebabkan antara lain oleh penyusunan anggaran yang tidak mencerminkan kebutuhan riil masyarakat pelaku perikanan dalam negeri, khususnya mereka yang berskala kecil.

"Dalam logika sederhana, pengajuan anggaran dengan nominal tertentu menunjukkan adanya kemampuan mengalokasikan, menyerap, dan menyalurkan. Di akhir tahun, jika yang terjadi sebaliknya, maka dapat dikatakan kemampuan yang dianggap ada ternyata nihil," ucapnya.