Aliansi masyarakat adukan pemadaman listrik NTT

id listrik, pln, pemadaman listrik

Aliansi masyarakat adukan pemadaman listrik NTT

PT Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN) (Foto antaralampung.com)

Kupang, (Antara Lampung) - Aliansi Masyarakat Anti Pemadaman Listik NTT mengadukan PLN wilayah Nusa Tenggara Timur ke wakil rakyat di Jakarta karena pemadaman bergilir listrik dianggap telah meresahkan dan sikap PLN yang terkesan tidak profesional dalam pelayanan.

Pemadaman bukan saja terjadi di Kota Kupang, tapi juga di sejumlah ibu kota kabupaten di NTT yang masyarakatnya berharap PLN segera menuntaskan masalah ini, agar tidak berdampak negatif yang berkepanjangan, kata Koordinator aliansi Jerry Ndoen, di Kupang, Rabu.

Jerry Ndoen yang saat itu didampingi pengurus aliansi masing-masing Jener Bana dan Irenius Goipodhi mendesak PLN segera menuntaskan pembangunan PLTU Bolok, Kupang dan PLTU Aufuik, Belu.        
   
"Penanganan cepat dan segera itu penting dilakukan PLN karena sudah begitu banyak anggaran yang digelontorkan untuk kedua mega proyek itu," katanya.

Tidak hanya Aliansi Masyarakat Anti Pemadaman Listik NTT yang mengadukan PLN wilayah Nusa Tenggara Timur ke wakil rakyat di Jakarta untuk dicarikan solusi terbaik terkait pemadaman listrik yang terjadi terus-menerus di Kota Kupang, hingga membuat gerah masyarakat.    
   
Tetapi para wakil rakyat dari Provinsi NTT seperti Wakil Ketua Komisi IV DPRD NTT, Viktor Lerik, mengadukan hal itu kepada Ketua Komisi VII, DPR RI.

Lerik yang mantan Ketua DPRD Kota Kupang itu akhirnya menyatu dengan aliansi itu dan bertemu Ketua Komisi V, Fary Dj. Francis, di ruang pimpinan Komisi VII.

Di hadapan Ketua Komisi VII, DPR RI mereka menyampaikan dua permasalah pokok PLN, yang meresahkan masyarakat yaitu pergantian meteran biasa ke meteran listrik pintar, dimana terjadi tindak pemaksaan dan diganti tanpa pemberitahuan/sosialisasi.

Setelah diganti, kata mereka masyarakat pelanggan dikenakan biaya. Jika tidak dibayar, maka akan didenda setiap bulan. "Ini tindakan semena-mena PLN. Kami berharap Komisi VII DPR RI, bisa menyuarakan penghentian tindakan tersebut," kata mereka.

Masalah berikutnya adalah terjadi pemadaman listrik tujuh hingga delapan jam setiap hari. Jelas masyarakat sulit beraktivitas karena ketiadaan pasokan listrik. DPRD NTT sudah pernah "hearing" dengan PLN, namun selalu ada alasan mesin rusak.

"Masyarakat sangat resah dengan sikap PLN. Kami berharap masalah ini bisa ditangani hingga tuntas. Kita sudah berteriak, namun tetap tidak digubris," tuturnya.

Ketua Komisi V, DPR RI, Farry Dj. Francis mengusulkan agar Komisi V dan VII bisa bersama ke Kupang untuk melihat kondisi PLN, mulai dari pembangkit hingga pelayanan kepada pelanggan, apalagi Natal dan Tahun Baru sudah dekat.

Atas usulan itu, Ketua Komisi VII Kardaya Warnika menyetujuinya. Akan disesuaikan jadwal kunjungan spesifik ke Kupang.

"Pada beberapa waktu lalu selalu pihaknya menginginkan PLN membangun pembangkit listrik tenaga angin di Bali, NTB dan NTT. Namun PLN menghindar menjalankan ide itu. "Listrik tenaga angin kan lebih murah. Tapi mereka menghindar. Mungkin mau tetap pakai mesin diesel," katanya.

Pihaknya segera menyampaikan hal ini kepada PLN, agar segera mengatasi masalah-masalah yang disampaikan.

Pewarta :
Editor : Triono Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar