Jakarta (Antara Lampung) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil mengungkapkan Presiden Joko Widodo telah mengingatkan kepada Kementerian BUMN mengenai manajamen dan pengelolaan mitigasi risiko finansial dari megaproyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
Sofyan yang mengklarifikasi kepada Komisi XI DPR di Jakarta, Selasa (6/10) malam, mengatakan pemerintah juga mengingatkan agar kerja sama pembiayaan yang dilakukan konsorsium BUMN Indonesia dengan BUMN dan kreditur Tiongkok harus hati-hati dan secermat mungkin.
"Jangan sampai sekarang mengatakan tidak ada jaminan. Namun, nanti selanjutnya malah tiba-tiba minta jaminan," ujarnya.
Seperti diketahui, pemerintah telah menyerahkan megaproyek kereta cepat dari ke kerja sama antarpemerintah menjadi mekanisme bisnis antara BUMN atau swasta. Berdasarkan data studi kelayakan investor Tiongkok, proyek kereta cepat sepanjang 140 kilometer ini akan membutuhkan biaya sekitar 5,5 miliar dolar AS.
Sema pembiayaan yang dipilih secara bisnis untuk proyek ini adalah sebanyak 75 persen berasal dari pinjaman Bank Pembangunan Tiongkok ke konsorsium BUMN Indonesia dan Tiongkok. Bunga pinjaman itu, menurut data Bappenas, sebesar dua persen dengan waktu pengembalian 40 tahun. Sedangkan, masa tenggang untuk tidak melakukan pembayaran angsuran pokok (grace period) adalah 10 tahun.
Adapun sisa pembiayaan sebesar 25 persen berasal modal dan ekuitas konsorsium bentukan BUMN Indonesia dan Tiongkok.
Legislator Komisi Keuangan, Perencanaan Pembangunan dan Perbankan Fraksi Gerindra, Haerul Saleh dalam rapat itu mempertanyakan kelayakan finansial proyek dan urgensi kereta cepat Jakarta-Bandung.
Menurut Haerul, konsorsium BUMN Indonesia harus sangat hati-hati menerima pinjaman dari Bank Pembangunan Tiongkok, dan juga dalam mengikutsertakan modalnya untuk megaproyek ini.
"Bagaimana jika di rute Bandung-Jakarta yang sudah banyak moda transportasi, jumlah penumpang yang diinginkan di proyek kereta cepat ini tidak tercapai. Apakah nanti tidak memberatkan keuangan BUMN ?," ujar Haerul.
Lebih lanjut, ujar Haerul, meski proyek ini dikerjakan secara murnis bisnis, pemerintah juga perlu mempertimbangakan modal BUMN, yang akan dikeluarkan untuk proyek ini. Terlebih, kata Chaerul, proyek ini tidak termasuk rencana prioritas pemerintah.
"Perlu dipikirkan dampaknya oleh pemerintah," ujarnya.
Konsorsium BUMN untuk menangani proyek kereta cepat ini terdiri dari beberapa BUMN dari Indonesia, antara lain PT. Wijaya Karya, PT. Perkebunan Nusantara VIII, PT. INKA, PT. Kereta Api Indonesia dan PT. Jasa Marga. Empat BUMN itu akan mendirikan perusahaan patungan (joint venture) dengan konsorisum Tiongkok yang dipimpin China Railway Corporation.
Berita Terkait
Kejati Lampung tunggu laporan selanjutnya terkait dugaan korupsi proyek Unila
Rabu, 20 Maret 2024 15:56 Wib
Praktisi hukum nilai laporan Gapeksindo terkait Unila merupakan hak
Selasa, 19 Maret 2024 19:10 Wib
Rektor Unila dilaporkan ke Kejati terkait dugaan korupsi proyek senilai Rp18 miliar
Senin, 18 Maret 2024 13:11 Wib
Unila sebut RSPTN direncanakan jadi pusat layanan unggulan penyakit tropis
Minggu, 17 Maret 2024 15:44 Wib
Proyek jalan layang Muara Enim ambruk, KAI pindahkan penumpang
Kamis, 7 Maret 2024 16:07 Wib
KAI evakuasi babaranjang tertimpa besi proyek jalan layang di Muara Enim
Kamis, 7 Maret 2024 13:25 Wib
Polisi periksa warga yang ancam pekerja proyek bandara
Rabu, 28 Februari 2024 8:31 Wib
Pemilik lahan minta proyek BUMDes di Pesawaran dipindah dari lahannya
Selasa, 20 Februari 2024 13:29 Wib