Delapan BUMN dapat subsidi tahun 2016

id delapan bumn dapat subsidi pso, subsidi pso 2016

...Berdasarkan Nota Keuangan APBN 2016, delapan BUMN mendapatkan dana PSO atau subsidi," kata Imam...
Jakarta (ANTARA Lampung) - Kementerian BUMN mengusulkan delapan perusahaan milik negara mendapatkan dana kewajiban pelayanan publik (Public Service Obligation/PSO) atau subsidi dalam APBN Tahun 2016 sebesar Rp201,363 triliun.

"Berdasarkan Nota Keuangan APBN 2016, delapan BUMN mendapatkan dana PSO atau subsidi," kata Sekretaris Kementerian BUMN, Imam A Putro, di sela-sela Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR, di Gedung MPR/DPR-RI, Jakarta, Kamis.

Menurut Imam, subsidi berupa PSO itu untuk PT Pertamina sebesar Rp70,9 triliun, PT PLN Rp50 triliun, Perum Bulog Rp20,9 triliun, PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) Rp30,06 triliun, PT Sang Hyang Seri dan PT Pertani sebesar Rp1,023 triliu, PT Kereta Api Indonesia (KAI) Rp1,8 triliun, dan Perum LKBN Antara Rp138 miliar.

Pada saat yang sama juga dialokasikan dari APBN Tahun 2016 untuk penyertaan modal negara (PMN) di 24 BUMN yang mencapai sekitar Rp39,42 triliun.

Sementara itu, Menteri BUMN Rini Soemarno mengusulkan besaran setoran dividen perusahaan milik negara terhadap APBN Tahun 2016 sebesar Rp31,164 triliun, lebih rendah dibanding dividen RAPBN 2015 sebesar Rp36,957 triliun.

Menurut Rini, target dividen tahun 2016 sebesar Rp31,164 triliun tersebut, diusulkan sebesar Rp8,253 triliun dari laba BUMN Perbankan, dan Rp22,911 triliun berasal dari laba BUMN Non Perbankan.

"Dasar perhitungan dividen BUMN tahun 2016 didasarkan pada target laba BUMN tahun buku 2015 yang ditetapkan sebesar Rp165,405 triliun. Kemungkinan target laba tersebut tidak tercapai, mengingat kondisi perekonomian nasional saat ini," ujarnya.

Rini menambahkan, secara umum kebijakan penetapan BUMN tahun 2016 diprioritaskan untuk meningkatkan laba di tahan dalam rangka memperkuat permodalan perusahaan.

Kebijakan tersebut ditempuh dengan penetapan dividen melalui tiga kelompok yaitu pertama, "pay out ratio" (POR) dividen BUMN yang menjalankan proyek-proyek infrastruktur diusulkan maksimal 25 persen.

Kedua POR dividen BUMN Perbankan maksimal 25 persen untuk mendukung pembiayaan BUMN yang menjalankan proyek-proyek strategis. Ketiga, POR dividen BUMN yang memiliki likuditas yang cukup diusulkan sebesar 40 persen.

Berdasarkan Nota Keuangan APBN 2016, BUMN juga ditargetkan memiliki aset Rp4.940 triliun serta kontribusi terhadap penerimaan negara yang terdiri dari dividen dan pajak sebesar Rp507,25 triliun.(Ant)
Pewarta :
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar