"JKN Award" untuk Pemkab Lampung Barat

Liwa, Lampung Barat (ANTARA Lampung) - Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung meraih penghargaan "Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Award" kategori Partisipasi Pemerintah Daerah.

"Penghargaan tersebut diserahkan kepada Bupati Lampung Barat Mukhlis Basri  di Auditorium Siwabessy lantai 2, Gedung Prof Dr Sujudi Kementerian Kesehatan di Jakarta Selatan, pada Selasa (1/9) malam," kata Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Lampung barat Burlianto Eka Putra di Liwa,  Lampung Barat, Kamis.

Penyerahan penghargaan tersebut bersamaan dengan 237 kabupaten/kota se-Indonesia, diberikan langsung Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Prof Dr dr Nila Djuwita Moeloek, S.PM (K), yang sekaligus memberikan paparan.

Penyerahan penghargaan tersebut juga  bertepatan dengan ulang tahun Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan .

Penyerahan penghargaan JKN Award tersebut juga  dihadiri jajaran Kementerian Dalam Negeri, Dewan Jaminan Sosial Nasional serta Kementerian Kesehatan.

Untuk Pemkab Lampung Barat, Bupati Mukhlis Basri datang langsung menerima penghargaan didampingi Kepala Dinas Kesehatan  Lampung Barat Akmal Abdul Nasir. Penghargaan tersebut merupakan bukti keseriusan pemerintah daerah dalam menjamin kesehatan masyarakatnya, katanya.

"Dari penghargaan ini yang terpenting tindakan kita dalam pemeliharaan kesehatan masyarakat melalui program yang digulirkan," kata dia.

Untuk Lampung Barat, kepesertaan dalam program JKN yang diselenggarakan BPJS tahun anggaran 2015 sebanyak 7.500 warga kurang mampu yang dibiayai melalui APBD dengan nama  program Jamkesda, ini menjadi salah satu dasar Kemenkes memberikan penghargaan.

Atas penghargaan yang terkait peran serta pemerintah daerah dalam menyukseskan program BPJS Kesehatan tersebut, akan menjadi motivasi tersendiri bagi pemkab ke depannya untuk terus berperan khususnya menjamin kesehatan masyarakatnya.

"Kita salah satu daerah yang respon terhadap program BPJS dengan mendampingi program itu melalui program Jamkesda yang dibebankan kepada APBD kabupaten, khusus untuk warga yang tidak tercover oleh kuota BPJS atau Jamkesmas sebelumnya," kata Burlianto.(Ant)