Jakarta (ANTARA Lampung) - Benarkah MPR akan mengamandemen kembali UUD 1945?
Keputusan apakah MPR RI akan melakukan amandemen UUD 1945 atau tidak masih menunggu momentum politik pada akhir 2015.
Menurut Bambang, kalau hasil kajian dari BP MPR belum benar-benar siap pada akhir 2015 maka dapat menunggu sampai awal 2016 yang diyakini sudah siap.
Ketua Kelompok DPD RI di MPR RI ini menjelaskan, BP MPR RI telah melakukan kajian mengenai UUD NRI 1945, Pancasila, dan Tap MPR RI pada berbagai elemen masyarakat.
Hasil dari kajian tersebut, menurut Bambang, ada tiga kelompok masyarakat dalam menyikapi konstitusi, yakni kelompok yang ingin dilakukan amandemen UUD NRI 1945, kelompok yang ingin hasil amandemen I-IV UUD NRI berjalan dulu, serta kelompok yang ingin kembali ke UUD 1945.
"Ketiga kelompok itu besarnya berbeda," katanya.
Bambang menjelaskan, dari kelompok pertama yang menginginkan
amandemen UUD NRI 1945, berpandangan agar setelah diamandemen kemudian dipertahankan.
Dari kelompok ini, kata dia, mengusulkan tiga hal yakni, mengkaji persoalan Pancasila, GBHN, serta Tap MPR RI.
Anggota DPD RI dari Provinsi Jawa Tengah ini menambahkan, pada diskusi-diskusi di BP MPR ada yang mengusulkan agar Pancasila dikaji lagi.
Ada juga yang mengusulkan agar pada pembukaan UUD NRI 1945 di
dalamnya ditambahkan kalimat "sumber dari segala sumber hukum",
sehingga semua aturan perundangan yang tidak sesuai dengan konstitusi bisa diuji ke MK untuk dibatalkan.
"Ada juga kelompok masyarakat yang mengusulkan agar negara
menghidupkan lagi GBHN. Usulan ini serius karena Forum Rektor sudah membuat draft usulannya," katanya.
Bambang berharap, semua kajian yang dilakukan oleh BP MPR RI
sudah siap pada awal tahun 2016.
Ia memperkirakan, hasil kajian tersebut akan mengarah ke mana sudah mulai terlihat pada akhir 2015
