Bandarlampung (ANTARA Lampung) - Ketua Harian Partai Demokrat Syariefuddin Hasan mengingatkan pemerintah agar benar-benar mempertimbangkan secara matang rencana untuk menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi, mengingat dampaknya yang luas bagi masyarakat dan kalangan dunia usaha.
Dalam diskusi publik Kesiapan Lampung Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang diselenggarakan Unit Kegiatan Penerbitan Mahasiswa Teknokra Universitas Lampung, di Bandarlampung, Rabu (5/11), Syarief Hasan yang juga mantan Menteri Koperasi dan UKM itu membenarkan bahwa secara teori dengan kecenderungan subsidi BBM terus naik akibat tingkat konsumsi yang juga terus meningkat, tidak ada jalan lain bagi pemerintah untuk mengurangi subsidi, antara lain dengan segera menaikkan harga BBM.
"Berapa uang negara yang dihabiskan untuk subsidi BBM yang angkanya terus naik itu, sehingga tidak ada jalan lain kecuali menaikkan harga BBM untuk mengurangi subsidi dan menekan beban keuangan negara," ujarnya pula.
Dia menyebutkan pula, bila subsidi BBM itu terus naik dan pemerintah belum juga menaikkan harga BBM untuk menurunkan subsidi, justru respons pelaku pasar akan menjadi negatif seperti terjadi saat ini.
Ia menyatakan, dengan menaikkan harga BBM bersubsidi, selain mengurangi beban keuangan negara, dipastikan akan berdampak positif pada struktur APBN sehingga anggaran yang tersedia dapat lebih banyak digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang sangat berguna untuk masyarakat luas.
"Sekarang harga minyak dunia memang sedang turun, tapi permintaan minyak dunia masih tetap tinggi," katanya lagi. Karena itu, dia sependapat bahwa secara teori, pemerintah saat ini sebaiknya harus segera menaikkan harga BBM bersubsidi
Namun, dia tetap mengingatkan bahwa pemerintah tidak dapat serta merta menaikkan harga BBM, mengingat dampaknya bagi masyarakat dan kalangan dunia usaha. "Bagaimana pula nasib rakyat," ujarnya pula.
Ia menyebutkan, bila harga BBM bersubsidi dinaikkan akan berdampak inflasi juga tiba-tiba akan menaik, sehingga membawa akibat rakyat yang tadinya hampir miskin akan menjadi benar-benar miskin, sedangkan rakyat yang sudah miskin akan menjadi semakin miskin.
Karena itu, pemerintah perlu menyiapkan program penyelamatan untuk melindungi masyarakat dari dampak kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut.
"Apakah pemerintah saat ini sudah mempersiapkan semua itu," ujar Syarief Hasan.
Dia menegaskan, pemerintahan SBY-Boediono memutuskan tidak menaikkan lagi harga BBM bersubsidi karena sebelumnya telah menaikkan harga gas (LPG) dan tarif dasar listrik (TDL). Bila harga BBM bersubsidi ikut dinaikkan, dipastikan dampaknya akan sangat dirasakan oleh masyarakat luas.
"Banyak faktor yang harus dipertimbangkan dan diperhatikan oleh pemerintah sebelum memutuskan kenaikan harga BBM itu, termasuk mempersiapkan program `emergency" untuk menekan dampak negatifnya," kata Syarief Hasan.
Berita Terkait
Disebut rencana maju Pilkada Jakarta, ini tanggapan Ridwan Kamil
Selasa, 16 April 2024 9:22 Wib
Pelatih Liverpool soroti rencana penggunaan "blue card"
Minggu, 11 Februari 2024 5:50 Wib
Jokowi konfirmasi rencana pertemuan dengan Mahfud MD Kamis sore
Kamis, 1 Februari 2024 11:44 Wib
Airlangga tanggapi rencana Megawati ikut kampanye akbar
Senin, 15 Januari 2024 5:34 Wib
XL Axiata siapkan rencana rekayasa jaringan hadapi liburan akhir tahun
Senin, 18 Desember 2023 16:52 Wib
Ganjar sambut baik rencana Kaesang maju Pilgub
Senin, 18 Desember 2023 9:53 Wib
Ketua DPRD Lampung minta rencana pendataan kendaraan mati pajak di SPBU dikaji kembali
Selasa, 7 November 2023 17:48 Wib
Isu rencana pembongkaran jalan cor beton di Sragi berhasil dimediasi
Sabtu, 4 November 2023 8:36 Wib