Lelang Proyek Lampung Timur Lamban?

id Lelang Proyek Lampung Timur Lamban, Sukadana, Jalan, Jembatan, Sungai, Rawa, Pertanian, Bangunan, Sekolah, Gedung, Infrastruktur

Lelang Proyek Lampung Timur Lamban?

Sejumlah kendaraan melintas di titik perbaikan jalan lintas Sumatera di Provinsi Lampung. (ANTARA FOTO Dok/Kristian Ali).

Idealnya, pelaksanaan proyek menggunakan anggaran APBD murni sudah dapat berjalan sebelum pembahahasan APBD Perubahan oleh legislatif."
Sukadana (Antara Lampung) - Lelang proyek di Kabupaten Lampung Timur, dinilai tidak transparan dan lamban sehingga dapat menggangu pembangunan di daerah itu, kata Koordinator Komisi Orang Anti Korupsi (KOAK) Kabupaten Lampung Timur, Sofyan Subing.

"Idealnya, pelaksanaan proyek menggunakan anggaran APBD murni sudah dapat berjalan sebelum pembahahasan APBD Perubahan oleh legislatif," kata dia, di Sukadana, Selasa.

Ia mengatakan bahwa keterlambatan tender proyek dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Timur itu dapat menggangu pembangunan di daerah itu terutama di bidang infrastruktur.

Menurutnya, hingga sekarang belum ada kejelasan pelaksanaan lelang, apalagi kegiatan proyek.

Sofyan menerangkan, adanya keterlambatan pelaksanaan proyek  tahun lalu dikarenakan tidak cukupnya waktu untuk pelaksanaan.

Sehingga, lanjutnya, saat memasuki tahun berikutnya pelaksanaan proyek tidak dapat terselesaikan dan menyisakan permasalahan.

Menurutnya, perlunya perencanaan yang matang dalam menginventarisasi proyek agar tidak terjadi proyek yang sia-sia.

Ia menilai, banyaknya sarana publik yang tidak berfungsi bahkan terbengkalai sejak di dirikannya sarana tersebut.

Sementara itu, Arwan Sepriadi salah satu rekanan di Dinas PU Lampung Timur, menerangkan terlambatnya lelang proyek sudah terjadi beberapa tahun sebelumnya.

Ia menilai, adanya pelaksanaan administrasi yang syarat dengan kepentingan.

Faktor lain dari lambannya pelaksanaan proyek melalui Dinas PU menurut Arwan, adanya anggaran yang devisit sehingga pemerintah daerah tidak dapat melaksanakan kegiatan tersebut.

Selain itu, lanjutnya, banyak di temukan pelaksanaan proyek yang di laksanakan melalui tangan kepercayaan pembuat kebijakan di lingkup pemerintah kabupaten setempat.

"Perlu ada kontrol sosial yang berjalan untuk menghindari adanya praktik korupsi di Lampung Timur," jelasnya.

Dinas PU dinilai kurang memperhatikan aturan yang ada, sehingga dapat mempengaruhi keharmonisan komunikasi antara pihak penyelenggara dengan rekanan sendiri.

Menurutnya, pihak penyelenggara harus selektif dalam memilih rekanan yang berdampak pada kualitas proyek itu sendiri.

Arwan menegaskan, kelayakan rekanan dapat di lihat dari fakta integritasnya yakni secara administrasi hingga pengalaman dari perusahaan itu sendiri.

Ia juga berharap DPRD setempat agar lebih berperan untuk menciptakan pembangunan di Lampung Timur.

Selain meminta legislatif lebih meningkatkan perannya, Sofyan meminta agar Dinas PU cepat merampungkan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.