Bandarlampung (ANTARA LAMPUNG) - Lokalisasi Dolly dan Jarak di Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Jawa Timur, akhirnya resmi ditutup pada Rabu (18/6) malam. Dolly adalah lokalisasi yang beroperasi sejak era penjajahan Belanda, dan dikenal sebagai terbesar di Asia Tenggara.
Berikut analisa pengamat sosial dari FISIP Universitas Lampung Dr Syarief Makhya tentang kebijakan penutupan lokalisasi Dolly tersebut.
***
Upaya Wali Kota Surabaya Risma Tri Rismaharini menutup tempat PSK Dolly di Surabaya merupakan contoh nyata bahwa masalah publik yang sesulit apa pun yang sudah puluhan tahun menjadi persoalan sosial dan seperti tidak mungkin bisa diatasi, ternyata bisa diatasi dengan baik.
Apa yang dilakukan Bu Risma menggugurkan gaya kepemimpinan sebagian besar kepala daerah yang seringkali frustasi, kehabisan akal dan pasrah untuk mengatasi masalah yang serupa yang terjadi di daerahnya, sehingga seringkali dibiarkan dan cenderung tidak lagi menjadi masalah publik.
Bu Risma berhasil menutup Dolly, menolak pembangun jal tol di tengah Kota Surabaya, dan mengatasi persoalan publik yang lain, karena ia berani mengambil risiko, "pasang badan", dan tidak peduli dari rongrongan yang mau mengintervensi kewenangan yang dimilikinya.
Bu Risma berhasil secara efektif memanfaatkan sumberdaya untuk membangun Kota Surabaya.
Ia, memaknai jabatan sebagai perwujudan dari tanggung jawab, dan tidak menerjemahkannya sebagai kesempatan mendapatkan fasilitas dan berbagai kemudahan. Oleh karena itu, kekuasaan dan kewenangan yang dimilikinya secara totalitas diperuntukkan dalam memecahkan masalah publik dan memperjuangkan kesejahteraan masyarakat.
Kepemimpinan Bu Risma menjadi contoh bahwa penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh sistem dan regulasi yang mengaturnya, tetapi juga ditentukan oleh kemampuan personal figur seorang pemimpin. Bu Risma mampu menunjukkan apa yang harus dilakukannya, dan apa seharusnya tidak dilakukannya.
***
Acara penutupan Lokalisasi Dolly yang digelar di gedung Islamic Center Surabaya Rabu (18/6) malam itu dihadiri Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri, Gubernur Jatim Soekarwo, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Ketua DPRD Surabaya Macmud, Kapolda Jatim, Garnisun, Kapolres Surabaya, anggota DPRD, kepala SKPD Pemkot Surabaya, MUI, LSM, PSK, mucikari dan warga sekitar Dolly.
"Yang harus dipertahankan adalah sesuatu hal positif, kalau tidak positif tidak perlu dipertahankan," kata Mensos Salim Segaf Al Jufri, saat memberikan sambutan pada acara Deklarasi Warga Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Untuk Alih Fungsi Wisma dan Alih Profesi Wanita Harapan.
Pihaknya memberikan apresiasi kepada pihak-pihak terkait yang sudah berusaha menutup prostitusi terbesar se-Asia Tenggara yakni Dolly dan Jarak.
"Sekitar 2--3 tahun, kami bersama dengan pemda optimal untuk mengatasi permasalahan ini," katanya lagi.
Dalam acara tersebut dilakukan deklarasi oleh perwakilan warga yang Isinya menjadi Kelurahan Putat Jaya jadi bebas prostitusi, siap beralih profesi serta meminta aparat menindak tegas terjadinya prostitusi. Setelah itu dilanjutkan dengan penandatanganan oleh 107 perwakilan warga.
Gubernur Jatim Soekarwo dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas kerja sama dalam suksesnya acara ini.
Ia mengatakan, masyarakat dalam bekerja harus bermartabat. "Ini program kemanusiaan. Maka kami ACC apa yang diminta Bu Wali Kota dalam soal Dolly. Pemerintah tak akan membiarkan warga keleleran. Memang dulu penghasilan banyak, namun ditutup memang berkurang," katanya.
Soal PSK akan dikembalikan ke daerah asal, pihaknya sudah koordinasi dengan bupati/wali kota di Jatim. Pihaknya telah menyiapkan APBD Jatim untuk mengentaskan mereka.
Dalam kesempatan itu diberikan bantuan dari Kemensos sebesar Rp7 miliar dan, Gubernur Jatim sebesar Rp1,5 miliar kepada PSK serta warga terdampak lokalisasi.
