Kota Besar Sasaran Software Bajakan

id Kota Besar Sasaran Software Bajakan , Komputer, Laptop, Tablet, Medan, Sumut, Evalisa Siregar

Kota Besar Sasaran Software Bajakan

Komputer tablet untuk operasionalisasi Internet. (FOTO Dok. ANTARA/R.Rekotomo).

Untuk itu masyarakat diimbau berhati-hati atau menghindari penggunaan software bajakan."
Medan (Antara) - Microsoft Indonesia menyebutkan kota-kota besar di Indonesia seperti Medan, Semarang dan Bandung menjadi sasaran pemasaran software bajakan yang rentan diserang virus dan memudahkan 'hacker' membobol data apapun.

"Untuk itu masyarakat diimbau berhati-hati atau menghindari penggunaan software bajakan," kata Genuene Initiative Software (GIS) Director Microsoft Indonesia, Sudimin Mina, di Medan, Rabu.

Mengutip Computer Security Studi Microsoft 2013, dia menyebutkan, dua dari tiga komputer yang menggunakan bajakan terinfeksi malware atau rentan virus yang berbahaya bagi data bahkan bisa membobol rekening bank pemilik melalui internet.

Mengacu pada kondisi itulah dan melihat sasaran penjualan software bajakan  yang semakin meluas itu, maka Microsoft Indonesia semakin merasa berkepentingan  melakukan kampanye "Keep It Real" di kota besar Indonesia itu mulai Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Makassar dan Medan.

Dia menjelaskan, sofware bajakan itu tidak hanya mewabah di Indonesia tetapi juga di negara lainnya seperti Thailand, Malaysia, Vietnam dan Filipina.

Oleh karena itu, dia berharap, masyarakat harus semakin hati-hati dan teliti, apalagi kejahatan melalui internet  semakin tinggi sejalan dengan semakin pintar dan canggihnya teknoogi informasi.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut, Jumsadi Damanik, menyebutkan, di tengah upaya pemerintah memelekkan masyarakat dengan internet, sudah seharusnya juga memang diperlukan  kesadaran tinggi untuk penggunaan teknologi informasi itu termasuk menggunakan software secara benar dan baik.

Dengan teknologi informasi yang semakin canggih dewasa ini, memang semuanya semakin mudah diperoleh termasuk bisa digunakan orang yang tidak bertanggung jawab untuk tindak kejahatan.

"Pemerintah memang memerlukan pihak-pihak yang menguasai dan khususnya memproduksi teknologi Informasi untuk mengedukasi masyarakat tentang penggunaan teknologi tersebut untuk menghindari ha-hal yang merugkan," katanya.