DPRD Bandarlampung Minta Disdik Data Siswa Miskin

Bandarlampung,  (ANTARA LAMPUNG) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandarlampung meminta Dinas Pendidikan di kota itu untuk menyiapkan data nama, alamat serta sekolah siswa miskin penerima bantuan guna mempermudah pemantauan.

"Data data tersebut dimaksudkan untuk mempermudah pemantauan sehingga tidak terjadi penyalahgunaan bantuan yang telah dikucurkan oleh pihak pemerintah setempat," ujar Ketua Komisi D DPRD Bandarlampung, M Jimmy Khomeini, di Bandarlampung.

Menurutnya, saat ini pihak dinas belum memiliki data terkait siapa penerima bantuan siswa miskin karena hanya data global saja sehingga menyulitkan pemantauan di lapangan.

"Rencana plafon anggaran untuk dinas pendidikan tahun 2012 mendatang merupakan yang terbesar dari seluruh dinas yang ada di Kota Bandarlampung sebesar Rp117 miliar sehingga perlu adanya keseriusan untuk menangani dana sebanyak itu," kata dia menerangkan.

Ia menyebutkan, bukan tidak mendukung program unggulan wali kota, tetapi sebagai legislatif yang merupakan wakil dari masyarakat tentunya pengesahan anggaran sebesar itu harus dipahami lebih mendalam sehingga dapat tepat sasaran alokasinya.

"Pendidikan merupakan salah satu yang perlu ditingkatkan sehingga tidak ada lagi generasi muda yang putus sekolah sehingga mereka dapat meningkatkan taraf hidupnya," ujarnya menjelaskan.

Untuk itu, ia mengharapkan, pihak dinas segera melengkapi data penerima bantuan bagi siswa miskin sehingga tidak terjadi ketimpangan dari penyaluran biaya pendidikan tersebut.

Selain itu, ia menyebutkan, Komisi D DPRD Kota Bandarlampung juga meminta pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dapat diperpanjang.

Komisi yang membidangi pendidikan, tenaga kerja, sosial dan kesejahteraan rakyat ini, kata dia, belum dapat melakukan pembahasan secara mendalam, karena enam anggota komisi tersebut tengah melakukan kunjungan kerja ke Lombok.

"Kami tidak mungkin membahas KUA-PPAS dengan sistem kebut semalam, pembahasan masing-masing satker perlu pendalaman, agar lebih mengena pada sasaran," imbuhnya.

Berdasarkan data KUA-PPAS masing-masing dinas di lingkungan Pemerintah Kota Bandarlampung tahun 2012 sebesar Rp203 miliar dengan rincian Dinas Pendidikan sebesar Rp117 miliar, Dinas Kesehatan Rp78 miliar, Dinas Sosial Rp2 miliar, Dinas Tenaga Kerja Rp1 miliar, Dinas Pemuda dan Olahraga Rp4 miliar. (ANT)