Bandarlampung (ANTARA) - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Lampung menyatakan adanya disiplin belanja oleh pemerintah daerah dapat menjaga perekonomian daerah tetap tumbuh.
"Pertumbuhan ekonomi menjadi hal yang sangat penting dan harus dijaga oleh pemerintah. Sebab pemerintah memiliki kewenangan memberikan stimulus fiskal melalui kebijakan fiskal yang dianggarkan melalui APBD," ujar Pelaksana tugas (Plt) Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Agus Setiyawan di Bandarlampung, Jumat.
Ia mengatakan dalam konteks pemberian stimulus fiskal tersebut ada tiga hal yang harus diperhatikan yakni tata kelola yang baik, pengendalian internal yang memadai dan melaksanakan manajemen risiko.
"Karena pemerintah menjalankan amanah Undang-Undang, maka harus akuntabel, sebab dana yang dikelola adalah dana publik. Dan di sisi lain pemerintah harus berupaya untuk mencapai akuntabilitas itu agar tidak menghalangi pertumbuhan ekonomi, ataupun belanja penyelenggaraan pembangunan yang harus dilakukan secara lebih cepat, efektif dan efisien," katanya.
Oleh karena itu, lanjut dia, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi perlu penerapan disiplin belanja oleh pemerintah daerah, salah satunya dengan melakukan belanja sesuai dengan apa yang direncanakan.
"Kecenderungan pemerintah itu bila belanja selalu menumpuk di akhir ini suatu kebiasaan yang harus diubah supaya kapasitas ekonomi tidak menumpuk di belakang. Sebab pertumbuhan yang terlalu pesat di belakang itu tidak terlalu bagus, jadi seharusnya setiap triwulan mestinya bisa bertumbuh secara konsisten," ucap dia.
Menurut dia, untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tetap di angka yang stabil, Pemerintah Provinsi Lampung dapat terus menjaga pelaksanaan kebijakan fiskal dan belanja pemerintah sesuai perencanaan yang telah ditetapkan dalam peraturan.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perekonomian Lampung pada triwulan II 2025 tetap solid dengan tumbuh sebesar 5,09 persen berkat kontribusi dari konsumsi rumah tangga, investasi dan ekspor.