Banjarmasin (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) mengerahkan sebanyak 82 ribu penyuluh pertanian melakukan sosialisasi guna mengoptimalkan pemanfaatan pupuk bersubsidi oleh petani sehingga benar-benar terserap untuk mendukung produktivitas hasil tanam.
"Peran penyuluh ini vital untuk mengedukasi petani, jangan sampai petani tidak memanfaatkan pupuk bersubsidi yang disediakan pemerintah," kata Tenaga Ahli Menteri Pertanian Imam Wahyudi di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Sabtu.
Sosialisasi penyaluran pupuk bersubsidi diakui Imam jadi tugas bersama seluruh pemangku kepentingan untuk membantu Kementan selaku regulator dan PT Pupuk Indonesia (Persero) selaku BUMN yang memproduksi dan mendistribusikan pupuk bersubsidi.
Imam menekankan tak hanya sekadar tersalurkan tetap benar-benar digunakan oleh petani dengan keyakinan jika pupuk bersubsidi yang disediakan pemerintah merupakan pupuk terbaik untuk tanaman pangan di Indonesia.
Mantan wartawan yang menjadi anggota Dewan Pers periode 2016-2019 ini pun optimis penambahan alokasi pupuk bersubsidi hingga totalnya sebanyak 9,55 juta ton pada tahun 2024 dari sebelumnya 4,7 juta ton bisa terserap maksimal.
Rasa optimistis itu lantaran pemerintah telah menyederhanakan cara penebusan oleh petani yang berhak menerimanya.
Bahkan cukup dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), penebusan pupuk bersubsidi semakin mudah bagi petani terdaftar di RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok).
Kemudian cukup lewat aplikasi i-Pubers (Integrasi Pupuk Bersubsidi) yang kini sudah terimplementasi di sekitar 27.000 kios resmi di seluruh Indonesia.
"Juga sudah disediakan fitur 'offline' jika terjadi gangguan internet ketika mengakses aplikasi i-Pubers, sehingga tidak lagi menjadi hambatan petani saat pembelian di kios," jelasnya.
Diketahui berdasarkan data PT Pupuk Indonesia (Persero), sampai dengan 27 Mei 2024 telah disalurkan pupuk bersubsidi sebanyak 2,33 juta ton atau setara 24,5 persen dari total alokasi subsidi pupuk sebesar 9,55 juta ton secara nasional.
"Peran penyuluh ini vital untuk mengedukasi petani, jangan sampai petani tidak memanfaatkan pupuk bersubsidi yang disediakan pemerintah," kata Tenaga Ahli Menteri Pertanian Imam Wahyudi di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Sabtu.
Sosialisasi penyaluran pupuk bersubsidi diakui Imam jadi tugas bersama seluruh pemangku kepentingan untuk membantu Kementan selaku regulator dan PT Pupuk Indonesia (Persero) selaku BUMN yang memproduksi dan mendistribusikan pupuk bersubsidi.
Imam menekankan tak hanya sekadar tersalurkan tetap benar-benar digunakan oleh petani dengan keyakinan jika pupuk bersubsidi yang disediakan pemerintah merupakan pupuk terbaik untuk tanaman pangan di Indonesia.
Mantan wartawan yang menjadi anggota Dewan Pers periode 2016-2019 ini pun optimis penambahan alokasi pupuk bersubsidi hingga totalnya sebanyak 9,55 juta ton pada tahun 2024 dari sebelumnya 4,7 juta ton bisa terserap maksimal.
Rasa optimistis itu lantaran pemerintah telah menyederhanakan cara penebusan oleh petani yang berhak menerimanya.
Bahkan cukup dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), penebusan pupuk bersubsidi semakin mudah bagi petani terdaftar di RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok).
Kemudian cukup lewat aplikasi i-Pubers (Integrasi Pupuk Bersubsidi) yang kini sudah terimplementasi di sekitar 27.000 kios resmi di seluruh Indonesia.
"Juga sudah disediakan fitur 'offline' jika terjadi gangguan internet ketika mengakses aplikasi i-Pubers, sehingga tidak lagi menjadi hambatan petani saat pembelian di kios," jelasnya.
Diketahui berdasarkan data PT Pupuk Indonesia (Persero), sampai dengan 27 Mei 2024 telah disalurkan pupuk bersubsidi sebanyak 2,33 juta ton atau setara 24,5 persen dari total alokasi subsidi pupuk sebesar 9,55 juta ton secara nasional.