Bengkulu (ANTARA) - Kementerian Keuangan menyebutkan program penyediaan rumah layak huni melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) yang disalurkan untuk Provinsi Bengkulu semester I 2023 berjumlah sebesar Rp124,5 miliar.
"Hingga semester I 2023 telah disalurkan pembiayaan FLPP di wilayah Bengkulu sebesar Rp124,5 miliar untuk 1.184 unit rumah," kata Staf Ahli Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal Kementerian Keuangan Arif Wibisono di Bengkulu, Kamis.
Ia mengatakan dengan pemberian fasilitas perumahan tersebut diharapkan turut mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah Bengkulu.
Program FLPP sendiri merupakan terobosan kebijakan pemerintah di bidang perumahan guna meningkatkan aksesibilitas masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap kredit pembiayaan perumahan."Sejak 2010, pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk program FLPP total sebesar Rp108,5 triliun yang disalurkan dalam bentuk dana bergulir maupun PMN," kata dia.
Secara keseluruhan, kinerja penyaluran dana FLPP dari 2010 hingga semester I tahun 2023 untuk seluruh Indonesia adalah sebesar Rp111,46 triliun untuk membiayai 1.269.112 unit rumah.
Penyaluran FLPP yang meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap kepemilikan rumah layak huni itu dilakukan pemerintah melalui PT Sarana Multigriya Finansial (SMF)
"PT SMF sebagai salah satu special mission vehicle Kementerian Keuangan diberikan tugas oleh pemerintah untuk melaksanakan kegiatan yang mendukung program pemerintah di sektor perumahan, salah satunya yaitu melalui keterlibatan dalam penyediaan dana porsi 25 persen dalam penyaluran KPR FLPP bagi MBR," ujarnya.
Secara keseluruhan, kinerja penyaluran dana FLPP dari 2010 hingga semester I tahun 2023 untuk seluruh Indonesia adalah sebesar Rp111,46 triliun untuk membiayai 1.269.112 unit rumah.
Penyaluran FLPP yang meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap kepemilikan rumah layak huni itu dilakukan pemerintah melalui PT Sarana Multigriya Finansial (SMF)
"PT SMF sebagai salah satu special mission vehicle Kementerian Keuangan diberikan tugas oleh pemerintah untuk melaksanakan kegiatan yang mendukung program pemerintah di sektor perumahan, salah satunya yaitu melalui keterlibatan dalam penyediaan dana porsi 25 persen dalam penyaluran KPR FLPP bagi MBR," ujarnya.