Bandarlampung (ANTARA) - Balai Pemerintahan Desa (Pemdes) Lampung melakukan kunjungan ke Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) dalam rangka Identifikasi Kebutuhan Pelatihan (IKP) Aparatur Nagari.
Kegiatan IKP selama tiga hari dari tanggal 10-12 Agustus 2023 dipimpin langsung oleh Kepala Balai Pemdes Lampung Irsan, didampingi Mikrot Junaidi dan Alfie Faizal W.
"Kabupaten Pesisir Selatan dipilih menjadi lokasi IKP, dengan pertimbangan untuk memperluas cakupan wilayah sasaran pelatihan Balai Pemdes Lampung di wilayah Sumatera sebagai bagian dari pemerataan, karena belum tersentuh pelatihan dari APBN, serta dalam upaya mendorong peningkatan kualitas SDM aparatur desa/nagari untuk mendukung program strategis nasional di kawasan pengembangan wisata Mandeh," kata Irsan
Dalam pertemuan tersebut, Kepala Balai Pemdes Lampung Irsan menyampaikan bahwa Balai Pemdes di Lampung merupakan satu dari 3 UPT Ditjen Bina Pemdes Kemendagri selain Malang dan Yogyakarta, yang memiliki tugas dan fungsi melakukan pelatihan bagi aparatur desa di wilayah Sumatera dengan sasaran peserta meliputi kepala desa/wali nagari, perangkat desa/nagari, BPD/Bamus, LKD dan LAD.
Ia menambahkan bahwa kegiatan IKP dibutuhkan sebagai wadah menjaring data dan informasi, kebutuhan pelatihan yang berguna dalam rangka perumusan desain pelatihan yang tepat, aktual dan efektif di masa mendatang.
Metode yang digunakan antara lain wawancara, pengisian kuesioner, pengamatan dan diskusi secara langsung baik dengan aparatur desa/nagari maupun pembina desa (pemda).
Selanjutnya, tim balai dalam kegiatan ini melakukan pertemuan dengan aparatur desa/nagari yang menjadi sampel untuk menggali informasi tentang kebutuhan pelatihan, pemetaan kondisi SDM aparatur desa/nagari, kendala yang dihadapi serta diskusi terkait upaya peningkatan kapasitas aparatur desa/nagari ke depan.
"Hasil dari IKP ini akan dijadikan dasar penyusunan program pelatihan tahun anggaran 2024 dan aparatur desa/nagari dari Kabupaten Pesisir Selatan akan diundang sebagai peserta pelatihan di tahun anggaran 2024 yang dibiayai sepenuhnya dari APBN. Peserta IKP ini akan diprioritaskan menjadi peserta pelatihan," kata Irsan.
Sekda Pesisir Selatan Mawardi Roska menyambut baik kunjungan balai dan menyampaikan apresiasi yang tinggi atas perhatian Kemendagri dalam upaya peningkatan kapasitas aparatur nagari, karena pelatihan tersebut sangat dibutuhkan oleh aparatur nagari. Banyak aparat nagari yang belum pernah mengikuti pelatihan dan Pemkab Pesisir Selatan belum mampu melakukan pembinaan melalui pelatihan karena keterbatasan anggaran.
Mawardi berharap, ke depan semakin banyak aparatur nagari dari Kabupaten Pesisir Selatan yang diundang ke balai untuk mengikuti pelatihan sesuai kebutuhan masing-masing, dan berharap adanya anggaran khusus bagi OPD pembina desa untuk efektivitas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa/nagari.
Dalam diskusi tersebut membahas permasalahan yang sering dihadapi seperti penundaan pemilihan wali nagari/pilwana serentak, pemberhentian perangkat nagari yang tidak sesuai aturan, sarpras kantor wali nagari yang belum memadai, terbatasnya kualitas SDM aparatur nagari, program pengentasan stunting di desa/nagari, aturan prioritas penggunaan dana desa (DD), pengembangan posyandu, dan lainnya
Baca juga: Kabalai Pemdes Lampung buka pelatihan sistem aplikasi SIPADES 2.0
Baca juga: Kabalai Pemdes melakukan monitoring program tata kelola kelembagaan di Lampung Selatan