Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo menekankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021 bukan merupakan tujuan akhir.
"Alhamdulillah, pada tahun 2021 tadi disampaikan Ketua BPK bahwa BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian untuk LHP LKPP Tahun 2021. WTP ini merupakan pencapaian yang baik pada tahun yang sangat berat. Predikat WTP bukanlah tujuan akhir," kata Presiden dalam acara Penyampaian LHP LKPP Tahun 2021 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis.
Presiden mengatakan tujuan akhir pemerintah adalah bagaimana pemerintah mampu menggunakan, mengelola, serta memanfaatkan secara transparan dan akuntabel uang rakyat sehingga masyarakat betul-betul merasakan manfaatnya.
Presiden meminta seluruh menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah agar segera menindaklanjuti semua rekomendasi pemeriksaan BPK, serta memperbaiki semua kelemahan yang ada, terutama terkait dengan sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan yang berdampak pada kewajaran penyajian LKPP Tahun 2021.
"Saya mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang selalu memberi masukan dan dukungan dalam pengelolaan keuangan negara oleh BPK. Kita bekerja bersama untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan serta makin efektif dan terpercaya," ujar Presiden.
"Alhamdulillah, pada tahun 2021 tadi disampaikan Ketua BPK bahwa BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian untuk LHP LKPP Tahun 2021. WTP ini merupakan pencapaian yang baik pada tahun yang sangat berat. Predikat WTP bukanlah tujuan akhir," kata Presiden dalam acara Penyampaian LHP LKPP Tahun 2021 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis.
Presiden mengatakan tujuan akhir pemerintah adalah bagaimana pemerintah mampu menggunakan, mengelola, serta memanfaatkan secara transparan dan akuntabel uang rakyat sehingga masyarakat betul-betul merasakan manfaatnya.
Presiden meminta seluruh menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah agar segera menindaklanjuti semua rekomendasi pemeriksaan BPK, serta memperbaiki semua kelemahan yang ada, terutama terkait dengan sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan yang berdampak pada kewajaran penyajian LKPP Tahun 2021.
"Saya mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang selalu memberi masukan dan dukungan dalam pengelolaan keuangan negara oleh BPK. Kita bekerja bersama untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan serta makin efektif dan terpercaya," ujar Presiden.