Jakarta (ANTARA) - Anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos mengatakan lembaganya terus melakukan pemutakhirkan data pemilih menjelang Pemilu 2024.
"Pemutakhiran itu sudah dilakukan oleh KPU kabupaten kota dan direkap oleh KPU provinsi dan pusat," kata Betty dihubungi di Jakarta, Senin.
Betty yang juga Koordinator Data dan Informasi KPU menjelaskan bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Insyaallah, kami mendapatkan data daftar penduduk potensial pemilih pemilihan (DP4) yang akan disinkronisasi dengan daftar pemilih berkelanjutan yang sudah dipunyai oleh KPU," jelasnya.
Sebelumnya, Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh menyatakan bahwa KPU kabupaten/kota yang tak perlu lagi meminta data DP4 ke dinas dukcapil daerah.
"Kami bekerja sama secara tersentralkan di satu titik di Ditjen Dukcapil Kemendagri. Data dari Ditjen Dukcapil kemudian diberikan ke KPU, selanjutnya ke KPUD dengan pemutakhiran data setiap 6 bulan sekali," katanya.
Alasan kebijakan itu, kata Zudan, jika pemutakhiran pada bulan Januari, datanya bisa terkoreksi pada bulan Februari. Data pada bulan Februari bisa terkoreksi pada bulan Maret.
Dengan demikian, lanjut dia, data pada bulan Januari, Februari, Maret, April, dan Mei, bisa dijadikan satu pada bulan Juni. Pemutakhiran data cukup dilakukan per 6 bulan terlebih dahulu, sampai nanti masa penyiapan daftar pemilih sementara hingga ke daftar pemilih tetap.
"Pemutakhiran itu sudah dilakukan oleh KPU kabupaten kota dan direkap oleh KPU provinsi dan pusat," kata Betty dihubungi di Jakarta, Senin.
Betty yang juga Koordinator Data dan Informasi KPU menjelaskan bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Insyaallah, kami mendapatkan data daftar penduduk potensial pemilih pemilihan (DP4) yang akan disinkronisasi dengan daftar pemilih berkelanjutan yang sudah dipunyai oleh KPU," jelasnya.
Sebelumnya, Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh menyatakan bahwa KPU kabupaten/kota yang tak perlu lagi meminta data DP4 ke dinas dukcapil daerah.
"Kami bekerja sama secara tersentralkan di satu titik di Ditjen Dukcapil Kemendagri. Data dari Ditjen Dukcapil kemudian diberikan ke KPU, selanjutnya ke KPUD dengan pemutakhiran data setiap 6 bulan sekali," katanya.
Alasan kebijakan itu, kata Zudan, jika pemutakhiran pada bulan Januari, datanya bisa terkoreksi pada bulan Februari. Data pada bulan Februari bisa terkoreksi pada bulan Maret.
Dengan demikian, lanjut dia, data pada bulan Januari, Februari, Maret, April, dan Mei, bisa dijadikan satu pada bulan Juni. Pemutakhiran data cukup dilakukan per 6 bulan terlebih dahulu, sampai nanti masa penyiapan daftar pemilih sementara hingga ke daftar pemilih tetap.