Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma’ruf Amin berharap Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang baru merupakan seorang humanis terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua.

"Ya tentu yang lebih humanis tapi tidak kehilangan semangat untuk perlindungan. Humanis, tapi perlindungan dan penegakan hak asasi manusia (HAM) harus tetap dijaga," kata Ma’ruf Amin di Papua, Sabtu.

Wapres juga berharap Panglima TNI baru nantinya dapat meneruskan langkah panglima sebelumnya, Marsekal Hadi Tjahjanto, dalam membangun keamanan di Tanah Papua.

"Saya, kita, tentu berharap Panglima TNI yang baru nanti akan meneruskan langkah-langkah panglima yang lama, dalam membangun kondisi keamanan di Papua dan mempunyai pendekatan yang tentu lebih baik lagi," tuturnya.

Baca juga: Andika Perkasa hari ini jalani uji kelayakan calon Panglima TNI di DPR RI

Komisi I DPR RI menggelar tes uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai calon tunggal Panglima TNI usulan Presiden Joko Widodo.

Uji kelayakan dan kepatutan dimulai pukul 10.00 WIB dan disiarkan secara langsung melalui akun resmi media sosial DPR RI di Facebook, Youtube, Twitter dan Instagram.

Selanjutnya, usai fit and proper test Komisi I DPR melakukan rapat intern untuk membahas berbagai pandangan anggota serta mengambil keputusan terkait Panglima TNI.

Sebelumnya, Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengatakan verifikasi administrasi terhadap dokumen yang disampaikan Andika Perkasa, sudah dilakukan pada Jumat (5/11).

Baca juga: Ketua MPR dukung Andika Perkasa sebagai Panglima TNI

Dokumen administrasi tersebut berupa riwayat hidup, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak serta Surat Keterangan Bersih Diri/Sehat (SKBD).

"Pimpinan Komisi I DPR dan Kapoksi pada Jumat pukul 14.00 WIB telah melakukan verifikasi dokumen terhadap calon Panglima TNI atas nama Andika Perkasa; dan menyatakan telah lengkap untuk dokumennya," kata Meutya dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (5/11/2021).


Pewarta : Fransiska Ninditya
Editor : Edy Supriyadi
Copyright © ANTARA 2024