Jakarta (ANTARA) - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan sekolah yang sudah melakukan pembelajaran tatap muka (PTM) hanya akan kembali belajar online selama 14 hari ketika memiliki tingkat positif di atas lima persen sebagai bagian strategi mencegah penyebaran COVID-19.
Dalam konferensi pers virtual yang diikuti di Jakarta pada Senin, Menkes Budi menjelaskan bahwa pemerintah akan secara aktif mencari kasus dengan tujuan surveilans dan menggunakan sampel.
"Kita tentukan di tingkat kabupaten/kota berapa jumlah sekolah yang melaksanakan tatap muka dari situ kita ambil 10 persen untuk sampling kemudian dari 10 persen ini kita bagi alokasi berdasarkan kecamatan," kata Menkes Budi.
Alokasi berdasarkan kecamatan itu dilakukan, jelas Budi, karena para epidemiolog mengatakan penularan lebih berpotensi terjadi antarkecamatan dan karena itu wilayah epidemiologis per kecamatan harus diawasi dengan ketat.
Pemerintah kemudian akan melakukan pengujian PCR terhadap sampel 30 siswa dan 3 pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) per sekolah yang rutin dilakukan satu kali per bulan.
Dari pengujian jika ditemukan kasus positif di sekolah di bawah satu persen maka pembelajaran tatap muka akan tetap berjalan untuk anggota kelas yang tidak terpapar. Tes akan dilakukan terhadap kontak erat dari yang terbukti positif dan semuanya dikarantina di rumah.
Untuk sekolah dengan tingkat positif 1-5 persen maka intervensi akan dilakukan dalam bentuk tes terhadap semua anggota rombongan belajar dan mereka akan menjalani karantina di rumah.
Pembelajaran tatap muka sendiri tetap berjalan untuk anggota kelas yang tidak terpapar.
"Tapi kalau yang di atas lima persen, kita tesnya seluruh sekolah karena ada kemungkinan menyebar. Sekolahnya kita rubah dulu menjadi online, menjadi daring dulu selama 14 hari," jelas Budi.
Menurut Budi, langkah tersebut memastikan bahwa surveilans dilakukan di level paling kecil dan jika terbukti ada penularan masif maka hanya sekolah tersebut yang akan ditutup. Sekolah dengan protokol kesehatan yang baik akan tetap melakukan pembelajaran tatap muka.
Dalam konferensi pers virtual yang diikuti di Jakarta pada Senin, Menkes Budi menjelaskan bahwa pemerintah akan secara aktif mencari kasus dengan tujuan surveilans dan menggunakan sampel.
"Kita tentukan di tingkat kabupaten/kota berapa jumlah sekolah yang melaksanakan tatap muka dari situ kita ambil 10 persen untuk sampling kemudian dari 10 persen ini kita bagi alokasi berdasarkan kecamatan," kata Menkes Budi.
Alokasi berdasarkan kecamatan itu dilakukan, jelas Budi, karena para epidemiolog mengatakan penularan lebih berpotensi terjadi antarkecamatan dan karena itu wilayah epidemiologis per kecamatan harus diawasi dengan ketat.
Pemerintah kemudian akan melakukan pengujian PCR terhadap sampel 30 siswa dan 3 pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) per sekolah yang rutin dilakukan satu kali per bulan.
Dari pengujian jika ditemukan kasus positif di sekolah di bawah satu persen maka pembelajaran tatap muka akan tetap berjalan untuk anggota kelas yang tidak terpapar. Tes akan dilakukan terhadap kontak erat dari yang terbukti positif dan semuanya dikarantina di rumah.
Untuk sekolah dengan tingkat positif 1-5 persen maka intervensi akan dilakukan dalam bentuk tes terhadap semua anggota rombongan belajar dan mereka akan menjalani karantina di rumah.
Pembelajaran tatap muka sendiri tetap berjalan untuk anggota kelas yang tidak terpapar.
"Tapi kalau yang di atas lima persen, kita tesnya seluruh sekolah karena ada kemungkinan menyebar. Sekolahnya kita rubah dulu menjadi online, menjadi daring dulu selama 14 hari," jelas Budi.
Menurut Budi, langkah tersebut memastikan bahwa surveilans dilakukan di level paling kecil dan jika terbukti ada penularan masif maka hanya sekolah tersebut yang akan ditutup. Sekolah dengan protokol kesehatan yang baik akan tetap melakukan pembelajaran tatap muka.