Bandarlampung (ANTARA) - Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar, meminta semua pihak, terutama masyarakat, dapat bersama-sama menjalankan fungsi pengawasan agar pilkada di Bandarlampung dapat berjalan dengan baik tanpa adanya praktik-praktik kecurangan.
"Kami harap dengan deklarasi tolak politik uang, hoaks , dan potensi suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) serta kepatuhan protokol kesehatan ini dapat menjaga satu kesatuan negara dan menegakkan Pilkada Bandarlampung 2020 yang berintegritas," kata dia, di Bandarlampung, Minggu.
Menurutnya, pilkada di tengah pandemi COVID-19 ini menjadi batu uji dan pekerjaan rumah bagi penyelenggara dan pengawas serta semua pihak yang berkepentingan termasuk masyarakat.
Harus diketahui pula, lanjut dia, pandemi COVID-19 ini banyak mempengaruhi sistem ekonomi masyarakat sehingga peluang politik uang dan bantuan sosial besar kemungkinan akan meningkat pada pilkada 2020.
Selain itu, ia juga mengatakan bahwa kampanye-kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon, tim sukses ataupun partai politik juga akan berubah dan berbeda dimana mereka akan banyak melakukannya di media sosial secara masif.
"Maka dalam menjalankan tugas pengawasan baik itu terkait politik uang, ujaran kebencian dan suku, agama, ras, dan antargolongan (sara) kami meminta partisipasi masyarakat juga dalam mengawasi karena kalau bukan kita siapa lagi," kata dia.
Ia pun mengajak masyarakat untuk berani menolak politik uang dan tidak menyebarkan informasi hoaks, serta SARA pada masa tahapan pilkada ini sebab yang menentukan Kota Bandarlampung menjadi lebih baik ke depannya adalah masyarakat.
"Oleh karena itu kami juga telah menyiapkan aplikasi untuk pelaporan masyarakat terkait dengan pelanggaran kampanye dan bila mungkinkan masyarakat pun bisa datang langsung ke kantor Bawaslu di masing-masing daerah," kata dia.
"Kami harap dengan deklarasi tolak politik uang, hoaks , dan potensi suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) serta kepatuhan protokol kesehatan ini dapat menjaga satu kesatuan negara dan menegakkan Pilkada Bandarlampung 2020 yang berintegritas," kata dia, di Bandarlampung, Minggu.
Menurutnya, pilkada di tengah pandemi COVID-19 ini menjadi batu uji dan pekerjaan rumah bagi penyelenggara dan pengawas serta semua pihak yang berkepentingan termasuk masyarakat.
Harus diketahui pula, lanjut dia, pandemi COVID-19 ini banyak mempengaruhi sistem ekonomi masyarakat sehingga peluang politik uang dan bantuan sosial besar kemungkinan akan meningkat pada pilkada 2020.
Selain itu, ia juga mengatakan bahwa kampanye-kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon, tim sukses ataupun partai politik juga akan berubah dan berbeda dimana mereka akan banyak melakukannya di media sosial secara masif.
"Maka dalam menjalankan tugas pengawasan baik itu terkait politik uang, ujaran kebencian dan suku, agama, ras, dan antargolongan (sara) kami meminta partisipasi masyarakat juga dalam mengawasi karena kalau bukan kita siapa lagi," kata dia.
Ia pun mengajak masyarakat untuk berani menolak politik uang dan tidak menyebarkan informasi hoaks, serta SARA pada masa tahapan pilkada ini sebab yang menentukan Kota Bandarlampung menjadi lebih baik ke depannya adalah masyarakat.
"Oleh karena itu kami juga telah menyiapkan aplikasi untuk pelaporan masyarakat terkait dengan pelanggaran kampanye dan bila mungkinkan masyarakat pun bisa datang langsung ke kantor Bawaslu di masing-masing daerah," kata dia.