Bandarlampung (ANTARA) - Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim melakukan monitoring pelaksanaan pilkada serentak 9 Desember 2020 di Kota Bandarlampung bersama Forum Pimpinan Kepala Daerah (Forkopimda) provinsi.
"Kedatangan kami ke Pemkot untuk ingatkan beberapa hal kepada Kota Bandarlampung terkait pelaksanaan pilkada nanti," kata Wagub Chusnunia Chalim, di Bandarlampung, Senin.
Ia mengingatkan kepada Pemkot agar dapat mengantisipasi keamanan dan ketertiban di setiap tahapan pilkada hingga hari pemungutan suara nanti. Selain itu juga pihaknya menyoroti dana Pilkada yang masih belum seratus persen bagi penyelenggara dan pengawas.
"Sisa anggaran yang belum dibayarkan Pemkot ke KPU Rp13 miliar sedangkan untuk Bawaslu masih kurang Rp4 miliar," jelasnya.
Namun, lanjut dia, setelah bertemu Wali Kota Bandarlampung Herman HN, pemkot setempat memastikan akan memenuhi anggaran pilkada sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang telah disepakati oleh KPU dan Bawaslu.
"Pemenuhan anggaran penyelenggara dan pengawas ini hanya tinggal persoalan waktu saja, kami tetap percaya Pemkot akan melunasi kekurangan anggaran pilkada ini," kata dia.
Terkait persoalan kesehatan bagi anggota KPU dan Bawaslu Bandarlampung dalam menjalankan tahapan pilkada di tengah pandemi.
Wagub mengatakan bahwa Pemkot setempat telah melaksanakannya dengan melakukan tes usap (rapid test) kepada seluruh jajaran penyelenggara dan pengawas.
"Hanya saja, permintaan KPU untuk melakukan tes usap (swab test) terhadap jajarannya masih akan kami koordinasikan dengan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, bahwa hal tersebut memungkinkan atau tidak," jelasnya.
Kemudian, lanjut dia, karena pada pelaksanaan pilkada tahun ini akan berjalan di tengah pandemi maka pihaknya meminta agar semua bakal calon kepala daerah dapat mematuhi protokol kesehatan dalam semua tahapannya.
"Tentunya kami berharap jangan sampai ada klaster COVID-19 dari pelaksanaan pilkada," jelasnya.
"Kedatangan kami ke Pemkot untuk ingatkan beberapa hal kepada Kota Bandarlampung terkait pelaksanaan pilkada nanti," kata Wagub Chusnunia Chalim, di Bandarlampung, Senin.
Ia mengingatkan kepada Pemkot agar dapat mengantisipasi keamanan dan ketertiban di setiap tahapan pilkada hingga hari pemungutan suara nanti. Selain itu juga pihaknya menyoroti dana Pilkada yang masih belum seratus persen bagi penyelenggara dan pengawas.
"Sisa anggaran yang belum dibayarkan Pemkot ke KPU Rp13 miliar sedangkan untuk Bawaslu masih kurang Rp4 miliar," jelasnya.
Namun, lanjut dia, setelah bertemu Wali Kota Bandarlampung Herman HN, pemkot setempat memastikan akan memenuhi anggaran pilkada sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang telah disepakati oleh KPU dan Bawaslu.
"Pemenuhan anggaran penyelenggara dan pengawas ini hanya tinggal persoalan waktu saja, kami tetap percaya Pemkot akan melunasi kekurangan anggaran pilkada ini," kata dia.
Terkait persoalan kesehatan bagi anggota KPU dan Bawaslu Bandarlampung dalam menjalankan tahapan pilkada di tengah pandemi.
Wagub mengatakan bahwa Pemkot setempat telah melaksanakannya dengan melakukan tes usap (rapid test) kepada seluruh jajaran penyelenggara dan pengawas.
"Hanya saja, permintaan KPU untuk melakukan tes usap (swab test) terhadap jajarannya masih akan kami koordinasikan dengan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, bahwa hal tersebut memungkinkan atau tidak," jelasnya.
Kemudian, lanjut dia, karena pada pelaksanaan pilkada tahun ini akan berjalan di tengah pandemi maka pihaknya meminta agar semua bakal calon kepala daerah dapat mematuhi protokol kesehatan dalam semua tahapannya.
"Tentunya kami berharap jangan sampai ada klaster COVID-19 dari pelaksanaan pilkada," jelasnya.