Jakarta (ANTARA) - Wakil ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani menulis surat terbuka ditujukan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, menanyakan kejelasan mengenai proses belajar di rumah.
Zita menjelaskan dalam suratnya yang sudah beredar di berbagai forum percakapan, menilai bahwa mantan petinggi Gojek tersebut belum memberikan solusi yang jelas untuk proses belajar jarak jauh.
"Kita belum ada panduan yang jelas. Kasihan anak-anak. Apalagi dari keluarga yang tidak mampu, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari pemerintah habis buat hidup, bagaimana mau beli paket internet. Anak-anak bisa depresi dan trauma," kata politisi dari Partai Amanat Nasional itu dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Zita sendiri yakin Nadiem sudah memiliki gagasan, namun dia tetap berharap Mendikbud menyempatkan diri untuk membaca surat terbukanya dan membuka dialog seluas-luasnya dengan pelaku pendidikan.
"Kami tau Mas Menteri sibuk. Kalau sempat, baca surat saya. Itu curhatan panjang dari emak-emak yang saya dengar hampir setiap hari. Di DKI, kami sudah coba dorong apa yang kami bisa, namun kuncinya ada di pemerintah pusat. Tidak mungkin daerah bikin kurikulum sendiri. Juklak-juknis kan harus dari pemerintah pusat. Kami harap Mas Menteri membuka ruang bicara seluas-luasnya hari ini," tutur Zita.
Zita menjelaskan dalam suratnya yang sudah beredar di berbagai forum percakapan, menilai bahwa mantan petinggi Gojek tersebut belum memberikan solusi yang jelas untuk proses belajar jarak jauh.
"Kita belum ada panduan yang jelas. Kasihan anak-anak. Apalagi dari keluarga yang tidak mampu, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari pemerintah habis buat hidup, bagaimana mau beli paket internet. Anak-anak bisa depresi dan trauma," kata politisi dari Partai Amanat Nasional itu dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Zita sendiri yakin Nadiem sudah memiliki gagasan, namun dia tetap berharap Mendikbud menyempatkan diri untuk membaca surat terbukanya dan membuka dialog seluas-luasnya dengan pelaku pendidikan.
"Kami tau Mas Menteri sibuk. Kalau sempat, baca surat saya. Itu curhatan panjang dari emak-emak yang saya dengar hampir setiap hari. Di DKI, kami sudah coba dorong apa yang kami bisa, namun kuncinya ada di pemerintah pusat. Tidak mungkin daerah bikin kurikulum sendiri. Juklak-juknis kan harus dari pemerintah pusat. Kami harap Mas Menteri membuka ruang bicara seluas-luasnya hari ini," tutur Zita.