Bandarlampung (ANTARA) - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Bandarlampung menyarankan pemerintah daerah setempat melakukan skrining atau pemeriksaan kesehatan secara masif kepada semua warganya untuk memastikan wilayahnya aman dari COVID-19 saat menerapkan normal baru.
"Untuk diberlakukan new normal ada beberapa syaratnya yang saya tahu, misalnya itu zona hijau dulu yang bisa membukanya kemudian juga sudah dilakukan skrining masif, sehingga benar-benar yakin bahwa daerah kita aman," kata Ketua IDI Bandarlampung, dr H Aditya M Biomed, di Bandarlampung, Selasa.
Sekarang, kata dia, apakah di sini sudah melakukan itu dan yakin daerah aman saat diberlakukan normal baru.
Sementara itu, lanjut dia, saat ini yang dilakukan pemeriksaan baru orang dalam pemantauan(ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP) serta hasil tracing (penelusuran) dari tim surveilans.
Ia mengatakan bahwa jangan sampai pemerintah hanya mengejar target terus, namun mengabaikan kesiapan dalam menghadapi era normal baru, sehingga akan menimbulkan banyak masalah baru.
Seharusnya, lanjut dia, penerapan ini direncanakan terlebih dahulu apakah pemerintah sudah siap menghadapi masalah yang akan timbul ke depannya jika semua dibuka sebab ini menyangkut masalah kesehatan dan nyawa.
"Jangan sampai setelah satu tahapan dibuka menimbulkan masalah baru itu kan konyol namanya," katanya pula.
Menurutnya, kalau pun harus dibuka sebaiknya semua pihak mempersiapkan segala sesuatunya untuk menghindari banyaknya korban ataupun orang terpapar COVID-19 ketika menerapkan new normal.
Terkait penerapan normal baru di dunia pendidikan, Ketua IDI Bandarlampung tersebut meminta pemerintah harus hati-hati dan bertahap melakukannya, jangan semua tingkatan pendidikan dibuka.
"Kalau perguruan tinggi ya ini bisa dilakukan penerapan new normal tapi untuk SMA, SMP, SD dan TK ini baiknya belakangan dibukanya karena mereka susah diaturnya, namun saya dengar di Bandarlampung Wali Kota memperpanjang masa belajar dari rumah," kata dia.
Ia pun menuturkan, sambil menunggu waktu pemerintah juga harus melihat apakah sekolah-sekolah sudah siap melakukan new normal, misalnya pengaturan jarak duduk serta sarana dan prasarana pendukungnya.
"Bahkan untuk mencegah hal yang tidak diinginkan sekolah bisa melakukan kerja sama dengan puskesmas terdekat, sehingga bila ada sesuatu kita bisa lebih tenang," ujarnya pula.
"Untuk diberlakukan new normal ada beberapa syaratnya yang saya tahu, misalnya itu zona hijau dulu yang bisa membukanya kemudian juga sudah dilakukan skrining masif, sehingga benar-benar yakin bahwa daerah kita aman," kata Ketua IDI Bandarlampung, dr H Aditya M Biomed, di Bandarlampung, Selasa.
Sekarang, kata dia, apakah di sini sudah melakukan itu dan yakin daerah aman saat diberlakukan normal baru.
Sementara itu, lanjut dia, saat ini yang dilakukan pemeriksaan baru orang dalam pemantauan(ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP) serta hasil tracing (penelusuran) dari tim surveilans.
Ia mengatakan bahwa jangan sampai pemerintah hanya mengejar target terus, namun mengabaikan kesiapan dalam menghadapi era normal baru, sehingga akan menimbulkan banyak masalah baru.
Seharusnya, lanjut dia, penerapan ini direncanakan terlebih dahulu apakah pemerintah sudah siap menghadapi masalah yang akan timbul ke depannya jika semua dibuka sebab ini menyangkut masalah kesehatan dan nyawa.
"Jangan sampai setelah satu tahapan dibuka menimbulkan masalah baru itu kan konyol namanya," katanya pula.
Menurutnya, kalau pun harus dibuka sebaiknya semua pihak mempersiapkan segala sesuatunya untuk menghindari banyaknya korban ataupun orang terpapar COVID-19 ketika menerapkan new normal.
Terkait penerapan normal baru di dunia pendidikan, Ketua IDI Bandarlampung tersebut meminta pemerintah harus hati-hati dan bertahap melakukannya, jangan semua tingkatan pendidikan dibuka.
"Kalau perguruan tinggi ya ini bisa dilakukan penerapan new normal tapi untuk SMA, SMP, SD dan TK ini baiknya belakangan dibukanya karena mereka susah diaturnya, namun saya dengar di Bandarlampung Wali Kota memperpanjang masa belajar dari rumah," kata dia.
Ia pun menuturkan, sambil menunggu waktu pemerintah juga harus melihat apakah sekolah-sekolah sudah siap melakukan new normal, misalnya pengaturan jarak duduk serta sarana dan prasarana pendukungnya.
"Bahkan untuk mencegah hal yang tidak diinginkan sekolah bisa melakukan kerja sama dengan puskesmas terdekat, sehingga bila ada sesuatu kita bisa lebih tenang," ujarnya pula.