Bandarlampung (ANTARA) -
Wali Kota Bandarlampung Herman HN menyebutkan bahwa warganya segera mendapatkan bantuan kemasyarakatan sebanyak 5.000 paket bahan pokok dari Presiden RI.
"Bantuan ini berupa 10 kg beras, satu kilo gula pasir, satu liter minyak dan satu kotak teh celup guna masyarakat yang terdampak COVID-19," kata Herman HN, di Bandarlampung, Selasa.
Ia mengatakan bahwa paket sembako tersebut akan dibagikan ke masyarakat yang belum mendapatkan bantuan dari Pemerintah Provinsi Lampung maupun Kota Bandarlampung.
"Nanti datanya penerima bantuan akan didata oleh lurah dan RT," kata dia.
Dia pun meminta agar data penerima bantuan sembako dari presiden ini tidak dobel dengan mereka yang telah mendapatkan bantuan dari Pemprov maupun pemkot.
"Ya mereka yang sudah dapat bantuan di tahap pertama dan kedua dari Pemkot mungkin tidak dapat, karena kasihan warga yang belum menerimanya, jadi bantuan tersebut harus sampai dan tepat sasaran," kata dia.
Herman HN pun mengungkapkan bahwa Pemkot setempat telah membuat website pengaduan bagi masyarakat yang belum menerima bantuan akibat dampak COVID-19.
"Jadi masyarakat yang belum tercover bantuan bisa lapor di https://laporpakwali.com/, karena ke depan saya akan lebih banyak lagi bantuan sehingga mereka yang belum dapat akan mendapatkannya," tegasnya.
Namun, lanjutnya, masyarakat juga bisa datang ke lurah atau ke Kantor Pemerintahan setempat untuk meminta bantuan tapi mereka harus membawa kartu keluarga (KK) sebagai salah satu syaratnya.
Wali Kota Bandarlampung Herman HN menyebutkan bahwa warganya segera mendapatkan bantuan kemasyarakatan sebanyak 5.000 paket bahan pokok dari Presiden RI.
"Bantuan ini berupa 10 kg beras, satu kilo gula pasir, satu liter minyak dan satu kotak teh celup guna masyarakat yang terdampak COVID-19," kata Herman HN, di Bandarlampung, Selasa.
Ia mengatakan bahwa paket sembako tersebut akan dibagikan ke masyarakat yang belum mendapatkan bantuan dari Pemerintah Provinsi Lampung maupun Kota Bandarlampung.
"Nanti datanya penerima bantuan akan didata oleh lurah dan RT," kata dia.
Dia pun meminta agar data penerima bantuan sembako dari presiden ini tidak dobel dengan mereka yang telah mendapatkan bantuan dari Pemprov maupun pemkot.
"Ya mereka yang sudah dapat bantuan di tahap pertama dan kedua dari Pemkot mungkin tidak dapat, karena kasihan warga yang belum menerimanya, jadi bantuan tersebut harus sampai dan tepat sasaran," kata dia.
Herman HN pun mengungkapkan bahwa Pemkot setempat telah membuat website pengaduan bagi masyarakat yang belum menerima bantuan akibat dampak COVID-19.
"Jadi masyarakat yang belum tercover bantuan bisa lapor di https://laporpakwali.com/, karena ke depan saya akan lebih banyak lagi bantuan sehingga mereka yang belum dapat akan mendapatkannya," tegasnya.
Namun, lanjutnya, masyarakat juga bisa datang ke lurah atau ke Kantor Pemerintahan setempat untuk meminta bantuan tapi mereka harus membawa kartu keluarga (KK) sebagai salah satu syaratnya.