Palu (ANTARA) - Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Irjen Pol Syafril Nursal, mengatakan penanganan aksi terduga kelompok sipil bersenjata di wilayah Kabupaten Poso, tidak cukup hanya penegakan hukum semata, namun membutuhkan kerja sama semua pihak.
"Saya mau menyampaikan bahwa operasi Tinombala itu tidak cukup dengan hanya penegakan hukum dan operasi militer, tetapi juga perlu dilakukan operasi-operasi lain," kata Kapolda kepada wartawan dalam jumpa pers, di kota Palu, Senin.
Ia mengatakan seperti keterlibatan pemerintah, khususnya pemerintah daerah dan berbagai pihak dalam upaya penyelesaian persoalan di Poso, yang dikenal dengan daerah rawan aksi terduga terorisme, yang diduga dilakukan oleh kelompok sipil bersenjata jaringan MIT pimpinan Ali Kalora.
"Tidak cukup dengan pendekatan agama saja, namun penanganannya perlu penyelesaian secara menyeluruh, perlu pendekatan-pendekatan sosial, maupun pendekatan ekonomi," tuturnya.
Disebutnya, jika hanya operasi militer dan penegakan hukum yang terus lakukan, dirinya menduga tidak dapat menyelesaikan masalah dengan cepat.
"Untuk itu mari bersama-sama menyelesaikan persoalan Poso secara komprehensif, tidak hanya Polri dan TNI saja,tetapi juga perlu keterlibatan instansi-instansi lain," ujarnya.
"Misal, kementerian agama bisa melihat kurikulum, bahan ajaran yang diajarkan dan guru yang mengajar di situ," ujarnya.
"Saya mau menyampaikan bahwa operasi Tinombala itu tidak cukup dengan hanya penegakan hukum dan operasi militer, tetapi juga perlu dilakukan operasi-operasi lain," kata Kapolda kepada wartawan dalam jumpa pers, di kota Palu, Senin.
Ia mengatakan seperti keterlibatan pemerintah, khususnya pemerintah daerah dan berbagai pihak dalam upaya penyelesaian persoalan di Poso, yang dikenal dengan daerah rawan aksi terduga terorisme, yang diduga dilakukan oleh kelompok sipil bersenjata jaringan MIT pimpinan Ali Kalora.
"Tidak cukup dengan pendekatan agama saja, namun penanganannya perlu penyelesaian secara menyeluruh, perlu pendekatan-pendekatan sosial, maupun pendekatan ekonomi," tuturnya.
Disebutnya, jika hanya operasi militer dan penegakan hukum yang terus lakukan, dirinya menduga tidak dapat menyelesaikan masalah dengan cepat.
"Untuk itu mari bersama-sama menyelesaikan persoalan Poso secara komprehensif, tidak hanya Polri dan TNI saja,tetapi juga perlu keterlibatan instansi-instansi lain," ujarnya.
"Misal, kementerian agama bisa melihat kurikulum, bahan ajaran yang diajarkan dan guru yang mengajar di situ," ujarnya.